Sembilan Bendungan Ditargetkan Rampung Tahun 2018
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menargetkan sembilan bendungan yang dimulai pembangunannya tahun 2015 akan rampung pada 2018. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru. Pembangunan bendungan merupakan wujud Nawa Cita untuk mencapai ketahanan pangan dan air nasional.
“Pada bulan Maret akan rampung Bendungan Rotiklot di NTT, dilanjutkan dengan Bendungan Tanju, Mila, Bintang Bano di NTB, Bendungan Gondang dan Logung di Jawa Tengah, Bendungan Sei Gong di Batam, Bendungan Sindang Heula di Banten, serta Bendungan Paselloreng di Sulawesi Selatan,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu. Total kapasitas tampung dari sembilan bendungan tersebut mencapai 288 juta m3.
Menteri Basuki menambahkan selesainya bendungan akan diikuti pembangunan jaringan irigasi yang mendapat suplai air langsung dari bendungan yang disebut irigasi premium. Dengan demikian suplai air dari bendungan yang dibangun dengan biaya besar, dapat dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah petani.
Bendungan yang akan selesai tahun ini yakni Bendungan Rotiklot terletak di Kabupaten Belu memiliki kapasitas tampung sebesar 3,3 juta m3. Bermanfaat untuk penyediaan air baku sebesar 40 liter perdetik, dan irigasi seluas 139 hektar. Biaya pembangunannya sebesar Rp 468 miliar.
Tiga bendungan di NTB yang akan selesai pada tahun 2018 ini yakni Bendungan Tanju, Mila, dan Bintang Bano. Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu NTB memiliki kapasitas tampung sebesar 18,27 juta m3, memberi manfaat sebagai sumber air irigasi seluas 2.250 ha serta air baku sebesar 1,47 m3/detik. Untuk Bendungan Mila kapasitas tampungnya sebesar 12,27 juta m3 yang digunakan untuk sumber air baku sebesar 1,47 m3/detik. Kedua bendungan ini dibangun dengan total anggaran sebesar Rp 357 miliar.
Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Besar dengan kapasitas sebesar 65,87 juta m3 untuk irigasi seluas 21.454 ha dan sumber air baku sebesar 0,55 m3/detik. Biaya pembangunannya sebesar Rp 667 miliar.
Di Provinsi Jawa Tengah ada Bendungan Gondang dan Logung yang ditargetkan selesai tahun 2018. Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar memiliki tampungan sebesar 9,15 juta m3 untuk air baku sebesar 0,2 liter/detik dengan anggaran Rp 617 miliar. Bendungan Logung di Kabupaten Kudus memiliki kapasitas tampung 20,15 juta m3 untuk mengairi lahan irigasi seluas 2.281 ha, air baku 0,2 m3/detik, dan pengendali banjir. Biaya pembangunannya mencapai Rp 604 triliun.
Bendungan Sei Gong di Batam, Kepulauan Riau memiliki kapasitas tampung 11,80 Juta m3 yang akan mensuplai air baku di Pulau Batam sebesar 0,4 m3/detik. Biaya pembangunannya sebesari Rp 238,44 miliar. Di Provinsi Banten, akan rampung Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang, yang memiliki kapasitas 9,26 juta m3. Manfaatnya untuk mengairi lahan irigasi seluas 1.000 ha, sumber air baku 0,80 m³/det dan pengendali banjir. Biaya pembangunannya sebesar Rp 427 miliar.
Terakhir Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan memiliki kapasitas tampung sebesar 138 juta m3, yang akan bermanfaat mengairi lahan irigasi seluas 7.000 ha, penyediaan air baku sebesar 0,3 m3/detik dan pengendali banjir, dibangun dengan anggaran sebesar Rp 471 miliar.
Pada tahun 2017, Kementerian PUPR telah merampungkan sebanyak 8 bendungan yakni Bendungan Rajui dan Payaseunara di Aceh, Jatigede di Jawa Barat, Bajulmati dan Nipah di Jawa Timur, Titab di Bali, Raknamo di NTT serta Teritip di Kalimantan Timur.
Yuch
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
