Senjata Milik Polri yang Tertahan di Bandara Soekarno – Hatta Dokumennya Lengkap dan Sesuai
Tangerang – Terkait senjata api dan amunisi milik Korps Brimob Polri yang kedatangannya disambut “meriah”, Menteri Pertahanan (Menhan) menegaskan, tidak ada pelanggaran prosedur terkait impor senjata oleh Polri. “Tinggal serah terimanya saja,” ujar Menhan di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Sebelumnya, pada Selasa, 3 Oktober 2017 pukul 08.00 WIB, bertempat di area Cargo UNEX bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Telah dilakukan pemeriksaan bersama atau gabungan yang dipimpin oleh Kabid P2 Bea dan Cukai Bandara Soetta, Hengki Aritonang didampingi oleh Solomo. Tujuannya, adalah untuk menuntaskan dan menyelesaikan berita, yang selama ini menjadi simpang siur terkait dengan kedatangan senjata pengadaan Polri yang tertahan di bandara.
Dalam pertemuan itu, hadir beberapa petugas lintas instansi yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, yaitu Dandenpom Tanggerang, Letkol Tri Cahyo, Personil Mabes Polri, Kombes Pol. Dwi Suryo Cahyono, Dansatlat Korps Brimob Kombes Pol. Wahyu, Kabag Log Korps Brimob, Kombes Wahyu Widodo, Anggota BAIS TNI, Mayor Armada. Kemudian, Sesro Paminal Polri, Kombes Pol. Agung Wicaksono, dan Kabid Propam Korps Brimob, AKBP Asep Syaifuddin.
Pertemuan lintas instansi tersebut, dilanjutkan dengan pengecekan fisik yang dihadiri pula oleh Ka BAIS, Mayjen TNI Hartono, Dir A BAIS Urusan Dalam Negeri, Brigjen TNI Wahid Aprilianto, As Intel Panglima TNI, Mayjen TNI Beni didampingi dengan petugas pengamanan dari unsur TNI.
Pemeriksaan secara fisik yang melibatkan 20 orang personel dari unsur BAIS, BIK, Korps Brimob dan unsur Bea dan Cukai, untuk memastikan kebenaran antara dokumen dan kondisi fisik barang (senjata). Hasilnya, sesuai dengan kondisi dan keterangan dalam dokumen impor, yaitu berupa Senjata STGL (Stand Alone Grenade Launcher) dan amunisi.
Pemeriksaan fisik tersebut dilakukan dengan cara membuka kotak kayu yang berada di gudang UNEX tersebut. Dalam setiap kotak kayu berisikan 10 pucuk senjata, aksesoris senjata yang berupa tali sandang, tas magazen dan buku manual. Total kotak kayu senpi tersebut, berjumlah 28 kotak dan semuanya telah sesuai dengan dokumen importasi barang.
Demikian juga pemeriksaan fisik terhadap kotak yang berisi amunisi, yang berada gudang tersebut kesemuanya telah sesuai dengan dokumen importasi yang ada. Kegiatan semuanya berjalan dengan lancar, aman, tertib dan terkendali. Hasil pemeriksaan itu, diharapkan bisa menjadi menjawab pemberitaan yang simpang siur yang beredar selama ini di media.
Setelah selesai melakukan pemerikasaan, selanjutnya akan diselenggarakan penyerahan barang dari pihak Bea dan Cukai kepada importir. Menurut Kabid P2 Bea dan Cukai Bandara Soetta Hengki Aritonang, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Gabungan tidak ditemukan adanya pelanggaran prosedur impor senjata oleh Polri, baik dari segi dokumen maupun fisik secara administratif kesemuanya telah sesuai.
Hal yang sama disampaikan Menhan, Ryamizard Ryacudu. Menurutnya, kedepan, impor senjata diharapkan akan menggunakan sistem satu pintu melalui Kemenhan. “Dan berita yang simpang siur ini tidak semakin meluas dan mengusik kedamaian bangsa Indonesia,” pungkasnya.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
