Serahkan Sertifikat Tanah, Presiden Minta Jajarannya Kerja Sesuai Target dan Terukur
Palembang – Presiden Joko Widodo telah menetapkan target bahwa pada tahun 2025 mendatang, tugas besar pemerintah terkait dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah masyarakat harus dapat diselesaikan seluruhnya. Saat ini, pemerintah berupaya mewujudkan hal tersebut dengan target tinggi penerbitan sertifikat di tiap tahunnya.
Berdasarkan data yang didapatkan Kepala Negara, di Indonesia seharusnya sudah ada 126 juta sertifikat yang telah dipegang masyarakat. Namun, hingga tahun 2015 kemarin, baru 46 juta sertifikat yang dimiliki masyarakat.
“Artinya ada 80 juta sertifikat yang menjadi pekerjaan besar pemerintah untuk segera memberikan kepada masyarakat,” kata Presiden dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah di Palembang Sport Convention Centre, Kota Palembang, Senin, 22 Januari 2018.
Penerbitan sertifikat ini biasanya hanya dilakukan untuk 500 ribu sertifikat saja tiap tahunnya. Hal itu berarti untuk memenuhi penerbitan 80 juta sertifikat yang tersisa, diperlukan waktu selama 160 tahun bila tidak segera melakukan perubahan pola kerja.
“Saya tidak mau (selama itu). Tahun kemarin, saya sudah perintahkan kepada menteri, Pak Menteri BPN, saya beri target 5 juta. Saya gak mau tahu yang penting 5 juta harus selesai, alhamdulillah selesai,” tuturnya.
Target tersebut akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Untuk tahun ini saja, Presiden telah menargetkan sebanyak 7 juta sertifikat harus diterbitkan. Presiden juga berharap agar sisa 80 juta sertifikat yang belum diberikan dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2025 mendatang.
“Target yang saya berikan kepada menteri nanti 2025 ini harus rampung semua. Ini urusannya menteri dan kantor BPN kita. Saya janjian sama Pak Menteri, kalau targetnya tidak ketemu, hati-hati, bisa tidak jadi menteri lagi,” ujarnya.
Ia pun menyatakan bahwa kerja yang dilakukan oleh jajarannya harus disertai dengan target yang jelas dan terukur. Sebab, bila menterinya diberikan target, maka jajaran yang ada di bawahnya pun akan bekerja dengan berdasarkan target tersebut.
“Kalau Kantor BPN tidak memenuhi target, Kanwilnya juga ganti. Begitu saja. Setuju tidak? Rakyat pasti setuju kalau pakai cara-cara itu. Jadi PR kita ini masih besar sekali,” ucapnya.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
