Selain Setya Novanto, Tersangka maupun Saksi Kasus e-KTP Rata-rata Pernah Mangkir Panggilan KPK
Jakarta – Sudah bisa ditebak, Setya Novanto dengan berbagai alasan akan mangkir dipanggilan pertama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mangkir dari panggilan KPK saat hendak diperiksa, kerap dilakukan para tersangka atau saksi. Rata-rata saksi maupun tersangka kasus e-KTP, paling banyak mangkir saat dipanggil KPK.
Alasan Novanto mangkir, adalah sakit seperti yang tertulis dari surat keterangan doketer yang diterima KPK. Namun KPK sendiri tak langsung percaya dengan surat keterangan dokter tersebut. KPK akan memastikan kondisi kesehatan Novanto dengan meminta pendapat kedua atau second opinion dari dokter lain.
Seperti diketahui, sebelumnya sudah disebut-sebut bahwa Novanto akan diperiksa pada Senin ini (11/9/2017). Keruan, kalangan pers maupun pemerhati korupsi sudah menunggu-nunggu kehadiran Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP atas panggilan KPK tersebut.
Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, Novanto saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit karena gula darahnya naik usai berolahraga, Minggu (10/9). Gula darah itu, kata Idrus berimplikasi pada ginjal dan jantung Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Untuk membuktikan hal itu, Idrus pun menyampaikan surat keterangan dokter yang menjelaskan kondisi kesehatan Novanto kepada penyidik.
Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, belum diketahui secara pasti sakit yang diderita Novanto. Tim penyidik pun, sedang mempertimbangkan sejumlah langkah untuk menyikapi ketidakhadiran Novanto.
“SN (Setya Novanto), Ketua DPR, tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, penyidk KPK telah menerima surat 11 September yang menyatakan yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir karena sedang sakit dan diopname. Penyidik akan cek ulang. Apakah nanti dipanggil ulang, dijadwalkan kembali atau memang ada langkah lain yang dilakukan penyidik, yang dinilai sah secara hukum dan perlu,” kata Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/9).
Selain mempertimbangkan untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan ini, tim penyidik juga sedang mempertimbangkan untuk meminta second opinion kepada dokter lain terkait kesehatan Novanto. Dikatakan, KPK memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk meminta dokter memeriksa kesehatan saksi atau tersangka.
“Sampai hari ini kan baru suratnya saja yang datang. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak hadir. Jadi surat itu akan dikembangkan lagi oleh penyidk termasuk nanti apakah perlu dilakukan atau permintaan second opinion. Nanti bsa diberikan IDI, KPK ada kerja sama dengan IDI,” katanya.
Bahkan, kata Yuyuk, tak menutup kemungkinan pihaknya akan memeriksa langsung rumah sakit dimana Novanto dirawat untuk memastikan hal tersebut. “Ya tadi saya sampaikan bahwa penyidik akan melakukan langkah yang diperlukan yang sah secara hukum, termasuk pengecekan (rumah sakit tempat Novanto dirawat),” katanya.
Contoh Mangkir
Mangkir dari panggilan KPK tak hanya dilakukan para tersangka, para saksi pun dipanggilan pertama KPK kerap mangkir. Kalau diperhatikan, yang kerap mangkir terutama politisi yang dipanggil baik sebagai saksi maupun tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.
Lihat saja, seperti yang dilakukan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mangkir dari panggilan penyidik KPK dalam pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus megakorupsi pengadaan e-KTP untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, pada Juli lalu. Ia mangkir namun memimpin kunjungan Pansus Angket ke Lapas Sukamiskin, Bandung. Ia bersama sejumlah anggota Pansus Angket menemui narapidana korupsi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran penyidikan yang dilakukan KPK.
Begitu pula yang dilakukan Politisi senior Partai Golkar, yang juga mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) mangkir dari panggilan penyidik KPK, pada Juli 2017 lalu. Alasannya, karena saat itu sedang tidak berada di Jakarta. Akom mangkir dari pemeriksaan kasus e-KTP.
Masih untuk pemeriksaan kasus e-KTP, juga pernah dilakukan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jafar Hapsah, pada Desember 2016. Ketika itu, sedianya Jafar akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang menjerat tersangka Sugiharto . “Jafar Hafsah tidak hadir. Tanpa keterangan,” kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, saat itu Kamis (1/12/2016).
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, juga sempat mangkir dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi e-KTP, kendati kemudian pada panggilan berikutnya hadir. “Saya kan sebelumnya di luar kota,” ujarnya, pada Juli 2017 lalu.
Politikus DPR lainnya yang sempat mangkir dari pemeriksaan e-KTP, yaitu mantan anggota Komisi II DPR, Politikus Hanura Miryam S Haryani. Mangkir dari pemeriksaan kasus e-KTP oleh KPK, juga dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Yasona diperiksa sebagai saksi karena dalam kedudukannya ketika dulu menjadi anggota DPR.
Nah, bila kini Novanto ketebak bahwa ia juga tak akan hadir saat panggilan perdana pemeriksaannya sebagai tersangka e-KTP, itu karena sudah ada contoh sebelumnya.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
