Skema Gross Split: Revisi Sudah Baik untuk Development dan Produksi – Belum untuk Eksplorasi (1)
Revisi Peraturan Skema Grosss-Split (GS-2) pada PerMen No. 52/2017 ini berlaku untuk blok migas yang kontraknya akan mendapatkan perpanjangan dan blok migas yang akan diberikan pada tender (bid-round) blok yang baru. Pemerintah Indonesia juga tidak menutup kemungkinan kontrak blok migas yang sedang berjalan untuk memakai skema Gross-Split ini.
8 Revisi Skema Gross Split – Kementerian ESDM
Progressive Split (Cummulative Production)
Sumber Kementerian ESDM
Sumber Kementerian ESDM
Sumber Kementerian ESDM
Sumber Kementerian ESDM
Skema Gross Split ini secara umum bertujuan untuk memberikan efisiensi dan fleksibilitas kepada Kontraktor (K3S) untuk menjalankan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayah kerja yang dikuasai K3S dengan menghilangkan mekanisme cost-recovery yang dianggap mengurangi fleksibilitas operasional K3S. Penghilangan cost-recovery itu sendiri diharapakan dapat mendorong K3S lebih efisien dalam melakukan pengadaan jasa dan barang dalam keseharian operasi di lapangan.
Penerapan Skema Gross Split ini pertama sekali diterapkan pada akhir bulan Januari 2017 yang lalu pada perpanjangan kontrak Blok Offshore North West Java yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi (PHE). Pada awal penerapan skema Gross Split ini, pemerintah mendapat kritik dari berbagai pihak oleh karena skema GS-1 berpotensi menurunkan nilai dari asset migas tertentu dan juga berpotensi memberikan waktu pengembalian investasi yang lebih lama kepada investor. Setelah disahkannya skema revisi Gross Split, diharapkan ada peningkatan-peningkatan yang memberikan Kontraktor nilai lebih.
Skema Gross Split bermaksud meningkatkan efisiensi kerja operator blok migas yang sudah berproduksi melalui pembatasan pengeluaran biaya-biaya dan rantai birokrasi dalam operasi blok migas. Tetapi untuk kontrak kerja blok migas baru yang masih dalam tahapan eksplorasi, Skema Gross Split sendiri memberikan sedikit insentif kepada pelaku kegiatan eksplorasi untuk menambah angka cadangan migas nasional.
Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menentukan fiscal-term untuk kontrak blok migas yang masih di dalam tahapan eksplorasi, disebabkan oleh beberapa hal:
1) Aktivitas eksplorasi merupakan aktivitas yang sangat beresiko sehingga investor akan lebih tegas dalam mengeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi pada era harga minyak bumi yang rendah dalam masa yang relatif panjang,
2) Dibutuhkannya insentif tambahan kepada pelaku eksplorasi migas mengingat pengembalian biaya-biaya eksplorasi (sunk-cost) membutuhkan penggantian (cost-recovery) bila kontrak blok eksplorasi menjadi blok produksi migas. Penggantian beban biaya eksplorasi ini dibutuhkan oleh investor untuk lebih meningkatkan minat investor untuk melakukan aktivitas eksplorasi.
3) Di tahapan awal kegiatan eksplorasi, investor membutuhkan kepastian dari pemerintah dalam hal kemudahan mendapatkan data teknis yang bermutu tinggi dan kemudahan dalam hal pengurusan perizinan melakukan kegiatan eksplorasi. Data teknis seperti data geologi dan seismik yang bermutu tinggi secara umum akan membantu meningkatkan nilai sebuah prospek eksplorasi. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia sudah memaparkan mengenai open-data policy untuk eksplorasi migas, tetapi policy ini juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur (teknologi data) dengan kualitas yang baik untuk meningkatkan minat investor. (Bersambung)
Artikel selanjutnya: Skema Gross Split: Revisi Sudah Baik untuk Development dan Produksi – Belum untuk Eksplorasi (2)
Catatan:
Program Fokus Grup Diskusi (FGD) adalah forum dialog dan diskusi yang difasilitasi oleh dev.fakta.news/v03. Ada 4 bidang utama yang menjadi sorotan dev.fakta.news/v03 yaitu: energi, pangan, infrastruktur dan pelayanan publik.
FGD ini untuk bertujuan menyamakan persepsi, menjabarkan persoalan dan merumuskan solusi-solusi di bidang-bidang tersebut di atas. Adapun hasil FGD ini akan dipublikasikan melalui dev.fakta.news/v03 dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait.
FGD Energi ini dipandu oleh Tito Kurniadi dan Koster Rinaldi (dev.fakta.news/v03) dengan para peserta eksekutif, profesional, pejabat pemerintah, akademisi/pakar di bidang energi.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
