Solusi Rizal Ramli Agar Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mencapai 6,5 Persen
Jakarta – Target pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hanya mematok pertumbuhan ekonomi di 2018 sebesar 5,4 persen dinilai banyak pihak merupakan bentuk ketidakberdayaan Menkeu menghadapi persoalan ekonomi yang cenderung melambat. Padahal Presiden Jokowi sendiri saat kampanye menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen, sedangkan masa pemerintahan Jokowi tinggal dua tahun lagi.
Jangankan untuk meraih pertumbuhan 7 persen, untuk sampai angka 5,4 persen saja rasanya sulit jika Menkeu tidak mempunyai terobosan kebijakan yang berarti. Apalagi selama ini kebijakan Sri Mulyani jauh dari terobosan dan cenderung kontra produktif.
Namun hal berbeda diungkapkan oleh mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, dirinya optimis di sisa dua tahun pemerintahan Jokowi, raihan pertumbuhan ekonomi 6,5 persen akan tercapai. Menurutnya raihan itu akan tercapai bila pemerintah serius dan mau merubah kebijakan ekonominya, salah satunya dengan memberikan kelonggaran kepada dunia usaha. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menggenjot perekonomian Indonesia yang saat ini cenderung stagnan.
Menurut Rizal, yang harus diberikan kelonggaran salah satunya dari sisi perpajakan, selama ini terkesan pemerintah begitu ngotot mengejar penerimaan pajak sehingga membuat kalangan dunia usaha terganggu. Akibatnya aktivitas investasi pun tertunda dan berdampak ikut terhambatnya pertumbuhan sektor lainnya.
“Padahal di negara lain di Eropa, China dan lainnya kala ekonomi melambat justru perlu dipompa dan dilonggarkan. Misalnya, ekonomi lagi susah jangan kejar pajak dulu. Nanti kalau ekonomi bergeliat juga pajak itu bisa naik dengan sendirinya,” jelasnya.
Rizal ramli pun mengungkapkan, saat pertumbuhan sedang lesu, harus dipompa perekonomian ini. Tapi bukan dipompa dengan anggaran, melainkan dipompa dengan skema-skema tertentu. Seperti skema Build Operate Transfer (BOT) dan Build Own Operate (BOO) yang menarik bagi investor, juga dipompa dengan revaluasi asset, dengan sekuritisasi asset, sehingga ada mesin pertumbuhan yang lain di luar APBN, terutama di luar Jawa.
Selain investasi, konsumsi rumah tangga juga tak boleh luput dari perhatian pemerintah. Apalagi komponen ini memegang peranan setengah dari perekonomian nasional. Rizal menyoroti harga bahan pangan yang masih sangat tinggi. Bahkan gula hingga daging dijual dengan harga yang dua kali lebih mahal dari harga internasional.
“Kemudian juga pompa daya beli. Selama ini semua pangan di Indonesia itu impor, hal itu yang membuat mahal sekali. Harga gula saja 2 x harga internasional. Harga daging juga 2 x harga dunia, makanya semuanya jadi mahal,” tegas dia.
Menurut Rizal, mahalnya harga pangan ini dikarenakan sistem impor itu dikelola dengan sistem kuota dan pemegangnya cuma 6-7 orang kartel atau taipan yang sudah puluhan tahun menikmati untung. Mestinya, sistemnya diubah menjadi skema tarif. Solusi impor, menurut Rizal bukan sesuatu yang buruk asalkan bisa dikelola dengan benar, khususnya dalam penetapan kuota impor.
“Jadi siapa pun boleh impor tapi harus menggunakan tarif untuk melindungi industri di Indonesia. Jangan dibiasakan ngeles, daya beli tidak turun, ini tidak turun. Yang kita kepengen ada tindakan nyata karena ini kecenderungannya melambat,” ujarnya.
Selain itu, Rizal Ramli pun memberikan solusi lainnya yakni dengan menggenjot laju kredit perbankan yang selama ini hanya tumbuh sekitar 10 persen saja. “Mesti dipompa, jika mau 6,5 persen, maka laju kreditnya bisa mencapai 15-17 persen. Tapi tetap harus prudent,” ujarnya.
Maka dari itu, dirinya pun menegaskan, kalau untuk mengubah perekonomian dari 5 persen ke 6,5 persen dalam waktu kurang dari 2 tahun sangat mungkin dilakukan. “Tetapi tidak boleh menggunakan pakem ekonomi neoliberal. Tidak boleh menggunakan obat dari Bank Dunia,” tegas Rizal.
“Juga harus ada kebijakan terobosan lain tak hanya andalkan paket kebijakan ekonomi yang tak efektif ini. Karena selama ini tak berdampak. Ini kebijakan ecek-ecek. Harus ada kebijakan terobosan seperti yang saya lakukan terhadap Garuda Indonesia dan dunia penerbangan Indonesia,” pungkasnya.
Sorotan dari Rizal Ramli tersebut bukan tanpa alasan, sebab pada saat beliau menjabat sebagai Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Garuda saat itu tak mampu membayar utang kepada konsorsium Bank Eropa sebesar 1.8 miliar dolar AS dan terancam disitanya semua pesawat Garuda. Namun dengan kepiawaiannya, Rizal Ramli mampu menaklukkan para bankir tersebut dengan mengirim surat grasi ke Frankfurt untuk menuntut balik konsorsium Bank Eropa karena menerima bunga dari kredit dengan ekstra 50 persen. Dan akhirnya mereka meminta damai dan sepakat merestrukturisasi utang Garuda.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
