BI dan Kemenko Maritim Dorong Dua Kebijakan Demi Makroekonomi yang Stabil
Bandung – Guna menopang stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia (BI) bersama Kemenko bidang Maritim mendorong dua kebijakan penting. Dengan dua kebijakan tersebut, diharapkan mampu menopang stabilitas makroekonomi, guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.
Dua kebijakan penting dimaksud, adalah, pertama, pemenuhan berbagai faktor pendukung (enablers) bagi pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun lunak.
Kedua, pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi digital, dan e-commerce. Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo mengatakan, kombinasi kebijakan tersebut disertai dukungan partisipasi swasta secara aktif.
“Karena partisipasi swasta tersebut, diyakini dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial-ekonomi,” kata Agus saat membacakan kesimpulan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Rakorpusda) dan Bank Indonesia, Rabu (27/9/2017).
Rakorpusda, dihadiri Dewan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perindustrian, serta pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Pertanian. Rapat juga dihadiri Gubernur Jawa Barat serta sejumlah Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat.
Lima Rekomendasi Rakorpusda
Rakorpusda tersebut, selain melahirkan arah kebijakan, juga mencermati kesenjangan ekonomi yang masih menjadi tantangan, dan perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kebijakan. Dalam konteks perekonomian Jawa Barat, Agus menuturkan, terdapat tantangan berupa ketimpangan ekonomi secara spasial antara Jawa Barat bagian Utara dan Selatan, dan kesenjangan ekonomi yang tinggi di daerah perkotaan.
“Upaya mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan memerlukan peran aktif seluruh unsur masyarakat, termasuk pesantren,” kata Agus.
Berkaitan dengan hal tersebut, peserta Rakorpusda juga melakukan diskusi dengan delapan pimpinan pesantren terbesar di Jawa Barat. Pertemuan membahas mengenai upaya mewujudkan pesantren sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif guna mengatasi ketimpangan di Jawa Barat.
Paling penting, Rakorpusda menyepakati lima hal yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi. Rakorpusda memutuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial.
Proyek infrastruktur yang perlu menjadi prioritas antara lain; konektivitas jalan darat yang menghubungkan Utara-Selatan dan Timur-Barat wilayah Jawa Barat. Proyeknya adalah, Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), Jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas), dan Jalur Lintas Pantai Selatan (Pansela).
Selanjutnya akses jalan kawasan-kawasan industri di Jawa Barat bagian Utara, jalan tol dari Cipali ke Patimban, serta pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road,.
Begitu pula dengan alur kereta api double track Bogor-Sukabumi, dan Bandara Internasional Jawa Barat – Kertajati sebagai pusat logistik, Pelabuhan Patimban, Bandungan/Waduk: Jatigede, Leuwikeris, Kuningan, Karian, dan Sindangheula.
Kemudian, ketersediaan air baku untuk air bersih dan air minum melalui optimalisasi pemanfaatan sungai Citarum dan PLTU Lontar, PLTU Suralaya, disertai dukungan pengembangan Transmisi High Voltage Direct Current.
Keselarasan dengan RTRW
Menurut BI, upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan peningkatan peran proaktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki infrastruktur di daerah.
Hal tersebut, kata Agus, dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten/kota, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa, pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
“Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah,” ujar Agus.
Khusus untuk Jawa Barat bagian Utara, perlu difokuskan pada sektor industri yang berdaya saing tinggi, padat karya, dan berorientasi ekspor (antara lain industri otomotif dan alat transportasi, industri makanan-minuman, industri elektronik dan telematika, serta industri tekstil dan produk tekstil).
Sementara itu, pengembangan sektor ekonomi potensial di Jawa Barat bagian Selatan difokuskan pada optimalisasi pengolahan hasil pertanian yang berdaya saing tinggi, melalui industri berbasis pertanian, serta pengembangan sektor pariwisata, termasuk sektor maritim, sebagai quick wins untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi Jawa Barat bagian Selatan.
Selanjutnya, untuk mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi, selain pengembangan infrastruktur fisik juga akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut.
Meningkatkan kapasitas SDM, melalui pendidikan vokasi, antara lain melalui pembangunan dan penyelenggaraan Politektik/Akademi di Kawasan Industri dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), dan kerjasama antar SMK dengan industri.
Selain itu, BI dan Kemenko bidang Maritim sepakat untuk meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jawa Barat dan produknya melalui pendampingan yang memastikan adanya jaminan produk, keamanan, dan standar.
Namun juga, diperlukan optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) ke perekonomian digital melalui pengembangan e-smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat, terutama untuk industri fashion, industri kreatif, kerajinan, furniture, kosmetik, herbal, perhiasan, logam dan makanan-minuman.
Lebih lanjut, promosi IKM akan dioptimalkan melalui penggunaan e-commerce dan didukung pusat logistik serta infrastruktur konektivitas.
Kemudian, Rakorpusda juga memandang perlu adanya pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian. Nilai tambah ini dilakukan dengan memperkuat kelembagaan petani melalui tiga cara.
Pertama, pengembangan corporate/cooperative farming sehingga memacu berkembangnya agroindustri-agrobisnis, termasuk pertanian organik yang lebih bernilai tambah.
Kedua, peningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian antara lain melalui penyaluran KUR pada sektor primer yang didukung oleh asuransi pertanian dan peternakan, serta mempercepat program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi petani.
Ketiga, intensifikasi pertanian, serta meningkatkan efisiensi distribusi logisitik, dan perbaikan tata niaga pangan.
Rakorpusda juga mendorong pengembangan sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas (3A) sebagai quick wins melalui pengembangan destinasi unggulan pariwisata tematik yakni wisata bahari, wisata sejarah, religi, dan tradisi-seni budaya, serta desa wisata. “Prioritas destinasi wisata yang dapat dikembangkan antara lain Pelabuhan Ratu dan Tanjung Lesung,” kata Agus.
Di samping itu akan dilakukan penguatan branding dan promosi pariwisata yang terintegrasi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan e-commerce. Pengembangan sektor pariwisata di selatan Jawa Barat dan Banten akan disertai percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, yaitu Tol Ciawi-Sukabumi.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
