Data Zulkifli Salah, Staf Khusus Presiden Jengah
Jakarta – Staf Khusus Presiden Erani mengaku jengah dengan sindiran Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan soal utang pemerintah. Pasalnya, Zulkifli malah mengumbar data yang salah dalam pidato kenegaraan.
Hal ini tak kuasa diungkapkan Erani dalam acara Menakar Politik Anggaran RAPBN 2019 yang diadakan di Cikini, Jakarta, Minggu (19/8) kemarin.
“Saya agak jengah, risau dengan data yang salah, karena saya terbiasa membaca data. Kemarin disebutkan dalam pidato kenegaraan Ketua MPR menyampaikan bahwa utang kita dibandingkan dengan anggaran dana desa,” ungkapnya pria bernama lengkap Ahmad Erani Yustika ini.
Seperti ramai diberitakan, sebelumnya dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna MPR 2018, Zulkifli sempat menyinggung Pemerintahan Joko Widodo. Dikatakan dia ada tiga persoalan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini. Ketiganya butuh kebijakan dari pemerintah.
Baca Juga:
- Pembiayaan Proyek Utang Negara Diprediksi Turun Tahun Depan
- Sri Mulyani: Berita Mau Menjual Bali untuk Bayar Utang Fitnah Besar
- Malaysia Menanggung Utang Lebih dari 1 Triliun Ringgit
Dari ketiga hal tadi, Zulkifli lantas menyoroti soal utang negara. Kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu, dengan rasio utang 30 persen, berarti tak sedang aman seperti yang dikatakan Pemerintah.
“Yang sangat perlu dicermati adalah jumlah beban pembayaran utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari Rp400 triliun pada 2018,” ujarnya.
Zulkifli lantas menuding kalau jumlah tersebut tujuh kali dana yang diberikan pada desa-desa seluruh Indonesia. Ia juga menyebut itu enam kali anggaran kesehatan seluruh rakyat Indoensia.
Staf khusus Presiden Erani kian jengah. Ia menegaskan bahwa tudingan Zulkifli salah. Soal cicilan pokok utang, kata Erani, itu dibandingkan dengan enam kali dana desa, di mana dana desa tahun depan Rp73 triliun.
Jumlah tersebut jauh berbeda dengan 2014. Dalam paparannya, Erani menerangkan bahwa pada 2014, anggaran untuk desa atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) bertotal anggaran Rp9,7 triliun.
“Saya bulatkan dengan dana perkotaan menjadi Rp10 triliun. Antara cicilan pokok utang dibandingkan dana untuk desa itu 24 kali dari besarnya utang pada saat itu. Antara langit dan sumur, dalem banget bedanya. Sedangkan ini 2019, hanya 6 kali,” kata Erani.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
