Kata Maruf Amin Soal Strategi Menyelamatkan Bank Muamalat
Jakarta – Pemerintah dinilai perlu turun tangan untuk menyelamatkan Bank Muamalat. Terlebih pada masalah permodalan. Soal itu, Calon Wakil Presiden KH Maruf Amin pun angkat bicara.
Menurut Maruf, usai rapat dewan pengurus syariah di Muamalat Tower, Jakarta, Senin (24/9) kemarin, pemerintah memang harus turun tangan. “Saya kira pemerintah itu tentu harus memfasilitasi dan mudah-mudahan tidak lama lagi selamat,” katanya yang hadir sebagai Ketua DPS Bank Muamalat.
Maruf yang resmi menjadi Calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019 ini, menilai Muamalat harus punya investor baru. Investor, katanya, bisa menyuntikkan modal baru sekaligus angin harapan untuk Bank Syariah tertua di Indonesia itu.
Melihat peran pemerintah sendiri, konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri sebenarnya sudah punya rencana untuk membantu Muamalat. Tepatnya membantu dari sisi manajemennya dan hal itu sudah direncanakan sejak awal tahun.
Baca Juga:
- KH Ma’ruf Amin Jadi Cawapres Jokowi, AA Gym: Sudah Digariskan Allah
- Isi Pidato Pengukuhan Guru Besar Ma’ruf Amin Bikin Jokowi Kesengsem
- Resmi, KH Maruf Amin Mundur dari Posisi Rais Aam PBNU
Terkait hal itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Suprajarto juga sempat menyatakan kesiapannya pada pertengahan tahun ini. Namun BRI memberikan satu catatan, yaitu masalah permodalan harus diselesaikan terlebih dahulu.
Kendati begitu, Suprajarto tetap menegaskan komitmennya untuk siap melaksanakan arahan dari Kementerian BUMN.
Bagaimanapun, seperti diketahui, Bank Muamalat yang didirikan pada tahun 1991 diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia(MUI) dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat mulai beroperasi pada tahun 1992 dan didukung cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas.
Pada tahun 1994, Bank Muamalat telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa.
Berangkat dari situlah muncul pendapat kalau menyelamatkan Bank Muamalat harus segera dilakukan, termasuk mendapatkan investor baru.
Namun Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan belum mengetahui soal keinginan Maruf meminta pemerintah harus memfasilitasi masalah permodalan Muamalat. “Saya belum tahu,” kata Gatot.
Belum lama ini, tepatnya pada Juli 2018, Muamalat telah melakukan sejumlah langkah strategis. Namun hingga kini, baik Direktur utama Muamalat Achmad Kusna Permana dan Komisaris Muamalat Edy Setiadi masih belum mau berkomentar.
Sebelumnya Permana pernah menyampaikan bahwa pada paruh pertama tahun ini, Muamalat telah menjual sejumlah kredit bermasalah kepada perusahaan cangkang atau special purpose vehicle (SPV).
Selanjutnya aksi korporasi ini akan kembali dilakukan. “Akan ada tambah lagi SVP masuk pada tahap kedua,” kata Permana.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
