Strategi Pemerintah Mencapai Pertumbuhan 5,4% Tahun 2018
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam raker RAPBN 2018 dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (6/9), mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diproyeksikan 5,4% karena perekonomian global masih akan meningkat meski ada ketidakpastian.
Proyeksi tersebut, kata dia, masih sejalan dengan outlook yang disampaikan beberapa lembaga seperti IMF, Bank Dunia, ADB, dan OECD yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3%, konsensus dari berbagai lembaga ekonomi lain 5,4%, bahkan Fitch lebih tinggi lagi dengan memperkirakan di 5,6%.
Pemerintah mengaku akan berupaya keras mencapai asumsi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen tahun depan seperti tercantum di RAPBN 2018, dengan strategi menjaga tingkat permintaan dan suplai domestik.”Kami perkirakan 5,4 persen cukup memberikan sinyal optimisme namun tetap berhati-hati terhadap risiko yang menggelayuti ekonomi kita. Bagaimana kita mencapai 5,4 persen? Menjaga komposisi dari sisi permintaan dan suplai,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah akan menjaga konsumsi rumah tangga dan diperkirakan tetap akan tumbuh di atas lima persen yakni sekitar 5,1%. Lalu konsumsi pemerintah akan dijaga yang diperkirakan akan positif di sekitar angka 3,8%. Kemudian investasi dari pembentukan modal tetap bruto (PMBTB) diperkirakan masih akan mampu tumbuh lebih kuat dari tahun ini yaitu di 6,3%. Lalu kinerja ekspor diperkirakan juga masih akan terjaga momentumnya menjadi 5,1% dan impornya ada kenaikan sedikit di 4,5%.
“Kita berharap meskipun ada ketidakpastian dengan suasana geopolitik yang sekarang ini terjadi, ekspor akan tetap tumbuh. Berbagai policy untuk menunjang agregat demand akan dilakukan pemerintah. Untuk konsumsi rumah tangga, menjaga inflasi rendah, dengan menjaga volatile food dan administered price,” ujarnya.
Sedangkan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi suplai atau produksi, Ia menjelaskan, pemerintah akan menjaga sektor-sektor primer seperti pertanian dan pertambangan. Walaupun sektor pertambangan ini pertumbuhannya masih akan dipengaruhi oleh harga komoditas yang terlihat belum akan meningkat dan permintaan dari perdagangan global belum kuat. “Sehingga dari sektor primer kita akan sangat tergantung dari kinerja sektor pertanian yang diharapkan akan tetap stabil terjaga di 3,5 persen atau 3,6 persen,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk sektor sekunder yakni industri pengolahan diharapkan dan dijaga agar bisa tumbuh stabil yang didukung oleh investasi. Sektor utility seperti listrik dan gas diperkirakan juga masih kuat meski tidak cukup tinggi.
Untuk sektor air, pengelolaan sampah, limbah, ini semua adalah sektor yang kita sekarang menggunakan cukup banyak policy pemerintah terutama di kementerian seperti PU untuk bisa meningkatkan kualitas layanan dasar dalam rangka mengurangi kemiskinan.
Sektor konstruksi diupayakan masih akan tetap tumbuh sekitar 6,7%, perdagangan stabil di 5,5% yang kemungkinan akan terjadi perubahan pada komposisi perdagangan yang riil dengan yang virtual. Lalu sektor transportasi dan pergudangan maupun sektor-sektor jasa diperkirakan masih akan tetap positif cukup tinggi yaitu tumbuh di atas 8%, informasi dan komunikasi di atas 10%, jasa keuangan di atas 10% dan real estate adalah sekitar 7,6%.
“Untuk (konsumsi) pemerintah akan tetap mengalami pertumbuhan yang cukup moderat. Ini adalah komposisi dari sisi sektor suplai atau produksi. pemerintah akan terus fokus bagaimana meingkatkan produktivitas terutama dari sektor jasa, dan ini dapat melalui banyak nvestasi infrastruktur,” tuturnya.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
