Mau berkurban, Mintalah Surat Keterangan Kesehatan Hewan
Sukabumi – Seluruh penjual hewan kurban diwajibkan untuk memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). Aturan ini diberlakukan demi menjamin kesehatan hewan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.
Hal ini ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, Jawa Barat, kepada seluruh pemilik lapak hewan. SKKH tersebut bisa didapatkan setelah melewati pemeriksaan terlebih dahulu.
“Kami sudah melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi lapak penjualan hewan kurban dengan memeriksa satu persatu hewan kurban baik sapi, domba, maupun kambing yang dijajakan penjual,” kata Kepala DKP3 Kota Sukabumi Kardina Karsoedi di Sukabumi, Jumat.
Baca Juga:
- Idul Adha, Kurban, Nikmatnya Hoax dan Saracen: Antara Simbol dan Esensi
- Hati-hati Minggu Malam Arus Balik Liburan Idul Adha
- Bamsoet: Hewan Kurban Diperiksa Kesehatannya Agar Memenuhi Syariat Islam
Adapun pemantauan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut dilakukan dengan cara memeriksa feses, hidung, kuku dan matanya. Hewan yang dinyatakan mengidap penyakit, dilarang diperjualbelikan, termasuk untuk keperluan kurban.
Hingga Jumat kemarin, pihaknya mengaku belum menemukan adanya hewan kurban yang mengidap penyakit ternak seperti antraks. Meski demikian, pemantauan harus tetap dilakukan untuk mengantisipasinya sejak dini.
Setelah pemantauan, katanya, dan lapak penjualan hewan kurbannya dinyatakan benar-benar sehat, maka pihaknya langsung mengeluarkan surat SKKH. “Pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh hewan kurban ini terus dilakukan hingga proses penyembelihan,” ujarnya.
Tak hanya pemeriksaan kesehatannya saja, petugas juga memeriksa usia hewan yang diperuntukkan khusus kurban. Sebab dalam syariat Islam, hewan yang dikurbankan harus sudah dewasa. Salah satu caranya, katanya, pun bisa dilihat dari gigi dan kukunya.
Selain usia, penjual hewan kurban diharapkan tidak menjual sapi betina produktif. Hal ini tentu saja untuk kepentingan populasi hewan ternak tersebut.
“Untuk pengawasan ini kami mengerahkan 20 orang petugas pemantau dari Balai Besar Veteriner Subang dan mengumpulkan 150 sampel, yang terdiri dari darah, feses dan ulas darah, untuk memastikan hewan tesebut tidak memiliki penyakit atau bakteri,” tambahnya.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
