Survei CSIS: PDI Perjuangan Partai Pilihan Generasi Milenial
Jakarta – Berdasarkan survei nasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dilakukan pada periode 23 hingga 30 Agustus 2017 terhadap 600 sampel dengan responden yang dikategorikan generasi milenial adalah responden dengan rentang usia 17 sampai 29 tahun. Responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dan proporsional dari 34 provinsi di Indonesia. Margin of error dari survei ini 4 persen untuk milenial dan 3,38 persen untuk non-milenial. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Quality control penelitian menggunakan 20 persen sampel melalui spot-check dan 50 persen diverifikasi via telepon.
Hasilnya menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berada di urutan teratas sebagai partai politik terpopuler berdasarkan survei nasional CSIS. Dengan tingkat popularitas PDI-P di kalangan milenial mencapai 94,2 persen. Sementara untuk popularitas di kalangan non-milenial cenderung sama, yakni 94,3 persen.
Peneliti CSIS, Arya Fernandes memaparkan, posisi PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu 2014 menjadi salah satu hal yang membuat popularitas PDI-P menjadi tertinggi di antara partai lain. “Biasanya ada kecenderungan, survei yang dilakukan sebelum pemilu, dukungan kepada partai petahana dan presiden petahana masih di atas partai lain. Itu kecenderungan umum,” kata Arya.
Setelah PDIP sebagai peringkat pertama, secara berturut-turut, partai yang memiliki popularitas tertinggi di kalangan milenial adalah Partai Golkar dengan 92,7 persen, Diikuti Partai Demokrat dengan angka 91,8 persen, Sementara Partai Gerindra meraih 90,8 persen, Lalu PAN dengan angka 84,5 persen, dan Partai Perindo dengan angka 81,5 persen.
Sementara pemilih PDI-P di kalangan non-milenial jauh lebih tinggi daripada milenial, sebanyak 26,5 persen generasi milenial memilih PDI-P, sedangkan 36,9 persen pemilih merupakan dari generasi non-milenial. Sementara bagi beberapa partai lain, seperti Gerindra, Demokrat, dan Perindo cenderung memiliki pemilih milenial lebih besar dari non-milenialnya.
Gerindra, misalnya, pemilih milenialnya dapat dikatakan dominan dengan 17,8 persen ketimbang non-milenialnya yang hanya 13,4 persen. Arya menuturkan, hal tersebut karena sejumlah partai memang secara konsisten dan serius menggarap calon pemilih dari generasi milenial, baik melalui media sosial, televisi, maupun aktivitas kerelawanan.
Namun, menjadi pekerjaan rumah baru ketika partai-partai tersebut belum memiliki ikon muda yang merepresentasikan suara milenial tersebut.
“Gerindra memang yang porsi pemilih milenialnya besar dibandingkan dengan non-milenialnya itu sejak awal ingin melakukan branding yang serius terhadap tokoh-tokoh muda meskipun di internal mereka tidak ada ikon yang kuat yang merepresentasikan generasi milenial, tetapi mereka serius menggarap ini,” ucapnya.
Meski masuk sebagai partai baru, Perindo berhasil naik sebagai partai papan tengah. Dari survei popularitas, Perindo berada di posisi keenam dengan 81,5 persen pemilih milenial. Sementara dari segi elektabilitas, partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo itu bahkan berada di posisi kelima dengan 4,5 persen.
Arya menuturkan, kepemilikan jaringan media massa Hary Tanoe dinilai membawa keuntungan bagi Perindo, terutama televisi. Dari hasil survei yang sama, 79,3 persen milenial menonton televisi setiap hari. Dengan kekuatan jaringan televisi yang tersebar merata ke seluruh daerah di Indonesia, sosialisasi Perindo ke daerah-daerah akan lebih cepat.
“Itu yang menunjukkan mengapa tingkat popularitasnya tinggi,” ujarnya.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
