Survei Indikator: 68,3 Persen Publik Puas Kinerja Jokowi-JK
Jakarta – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Rabu (11/10) kemarin mengeluarkan hasil surveinya mengenai simulasi Pemilu 2019. Salah satu hasilnya menunjukkan responden masih memilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan masa pemerintahannya.
Masih tingginya elektabilitas Jokowi dibanding nama lain lantaran publik merasa puas akan kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) selama tiga tahun belakangan ini. Hal ini setidaknya yang tercermin dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia yang melakukannya pada 17-24 September 2017.
Disebutkan bahwa sebanyak 60,39 persen responden menyatakan cukup puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Sementara 7,95 persen responden menyatakan sangat puas.
“Kalau ditotal, 68,3 persen responden kita sangat puas atau cukup puas dengan kinerja Jokowi-JK,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat merilis hasil survei di kantornya, Jakarta, Rabu (11/10) kemarin.
Sementara, responden yang menyatakan kurang puas dengan kinerja Jokowi-JK sebesar 27,23 persen. Lalu responden yang menyatakan tidak puas sama sekali 2,26 persen. Artinya jika dijumlahkan, totalnya 29,5 persen responden.
Kepuasan dari masyarakat ini rupanya berjalan seiring dengan keyakinan bahwa keduanya bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Sebanyak 72,6 persen masyarakat yakin Jokowi-JK akan memimpin Indonesia menjadi lebih baik. Hanya 22,6 persen yang menjawab tidak yakin.
Menurut Burhanuddin, kepuasan dan keyakinan masyarakat ini didasari oleh sejumlah hal. Sebut saja seperti membangun jalan umum (72 persen), membuat layanan kesehatan terjangkau (65 persen), membangun sarana transportasi umum (60 persen), dan membangun jalan tol luar Jawa (56 persen).
Hanya saja, terlihat masih ada beberapa catatan minim, utamanya di sejumlah bidang seperti membuat harga kebutuhan pokok terjangkau (34 persen), mengurangi jumlah orang miskin (32 persen), menyediakan lapangan kerja (30 persen), dan mengurangi pengangguran (27 persen).
Disambut Beragam Politisi
Sementara Politisi PDI-P Puti Guntur Soekarno yang hadir sebagai penanggap menyambut baik hasil survei yang menggunakan multistage random sampling dengan 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia dan margin of error sekitar 2,9 persen ini. Ia menilai hasil survei menjadi kebanggaan bagi PDI-P sendiri ataupun partai pendukung pemerintahan lainnya.
“Kita bisa melihat bahwa ini salah satu pembuktian dari beliau mulai maju di Pemilu dengan janjinya, bukan hanya janji manis saja. Ini tanda Pak Jokowi mendapat keyakinan dari masyarakat,” ucap Puti.
Di sisi lain, politisi Partai Gerindra Nizar Zahro menyebut bahwa kepuasan masyarakat dalam survei ini hanya persepsi semata. Sebab, menurutnya, kenyataannya masih banyak janji Jokowi-JK yang belum terwujud. “Misalnya dulu Pak Jokowi berjanji membuka 10 juta lapangan pekerjaan. Namun itu belum terwujud,” kata dia.
Di samping itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo pun memuji tim yang berhasil memoles pencitraan Jokowi, khususnya tim yang bekerja di media sosial. “Buzzer-nya Pak Jokowi luar biasa, hebat,” kata Roy.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
