Tandai Hubungan Diplomatik 60 Tahun, Indonesia-Laos Sepakat Tingkatkan Kerjasama
Bogor – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Rakyat Laos, Thongloun Sisoulith beserta Ibu Naly Sisoulith pada Kamis, 12 Oktober 2017, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
PM Laos beserta delegasinya tiba di Istana Kepresidenan Bogor sekira pukul 10.15 WIB. Kedatangannya disambut dengan pasukan kehormatan dan korps musik oleh Paspampres untuk kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan dan pemeriksaan pasukan.
Presiden Joko Widodo sendiri menyambut baik kunjungan resmi pertama Thongloun Sisoulith selaku PM Laos. Apalagi di tahun ini kedua negara juga memperingati terjalinnya hubungan diplomatik yang berjalan dengan sangat baik selama 60 tahun.
“Saya mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan baik di Laos dan Indonesia. Dalam kurun waktu 60 tahun juga telah terbangun hubungan bilateral yang solid, yang menjunjung prinsip saling percaya dan menghormati,” ujar Presiden mengawali pertemuan bilateral.
Dalam pertemuan bilateral itu, Indonesia dan Laos melakukan pembicaraan yang cukup produktif, terbuka, dan bersahabat. Hal ini dapat dilihat dari cukup banyaknya pembicaraan dan kesepakatan yang dibuat antara kedua negara.
“PM Thongloun Sisoulith dan saya telah memfokuskan diskusi untuk memperkuat kerja sama dari beberapa bidang prioritas, yaitu perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya,” ujar Presiden saat sesi pernyataan pers bersama.
Kunjungan perdana PM Thongloun Sisoulith ke Indonesia dengan membawa delegasi bisnisnya mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Presiden percaya bahwa pertemuan-pertemuan bisnis yang dilakukan nantinya akan meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi kedua negara.
“Merupakan hal istimewa bagi PM Thongloun Sisoulith juga telah mengunjungi Trade Expo Indonesia 2017,” imbuh Presiden.
Menurutnya, dari sekian banyak sektor, sektor energi, pertambangan, dan pertanian merupakan bidang kerja sama perdagangan yang dapat didorong lebih jauh oleh kedua negara. Investor Indonesia sendiri disebutnya sangat tertarik menanamkan modal di bidang pupuk dan pertambangan.
“Selain itu, industri strategis Indonesia juga siap menyediakan produk-produk yang berkualitas seperti pesawat dan alat utama sistem pertahanan sesuai dengan yang diperlukan Laos,” lanjutnya.
Hal lain yang menjadi komitmen kuat kedua negara ialah kerja sama dalam mengurangi penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nota kesepahaman mengenai hal tersebut merupakan salah satu yang disepakati kedua negara.
“Sangat penting pula untuk digarisbawahi keinginan kita untuk bekerja sama dalam memerangi penyalahgunaan obat-obatan dan perdagangan narkotik secara ilegal. Saya berharap MoU kerja sama pengawasan dan obat dapat segera ditindaklanjuti,” ucapnya.
Sementara di bidang pendidikan, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung Laos dalam program peningkatan sumber daya manusianya. Presiden dalam hal ini menyambut baik para pelajar Laos yang akan menempuh pendidikan di Indonesia.
“Saya percaya bahwa hubungan bilateral yang sangat baik antara kedua negara selama 60 tahun dan di masa yang akan datang harus dapat dinikmati oleh masyarakat kedua negara. Karena itu kita akan terus meningkatkan kerja sama demi kemakmuran masyarakat kedua negara,” ujar Presiden mengakhiri pernyataannya.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
