Tandatangani Nota Kerjasama, Kemendagri-Bawaslu Harap Partisipasi Masyarakat Meningkat pada Pilkada 2018
Jakarta – Nota kerjasama Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) resmi ditandatangani bersama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengwas Pemilu (Bawaslu) pada Senin (15/1/2018) di Gedung Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Nota kerja sama ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Ketua Bawaslu RI Abhan serta sejumlah pejabat Mendagri dan Bawaslu.
Dalam sambutannya Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan dengan adanya nota kerjasama ini pihaknya bersama Bawaslu berharap partisipasi masyarakat bisa meningkat dalam Pilkada mendatang. “Saya sampaikan kepada Kapolri kami sudah serahkan DP4 kepada KPU. Kunci suskes Pilkada setidaknya dari dp4, Dirjen Dukcapil setiap saat update data pemilih. Sehingga peran dan partisipasi masyarakat bisa ditingkatkan di Pilkada yang akan datang,” kata Tjahjo.
Selain itu Tjahjo mengungkapkan masyarakat memilih pada pilkada 2016 sebesar 70 persen. Di tahun 2017 lalu, sebesar 74 persen. Sedangkan di tahun 2018 ini pihaknya akan menargetkan sebesar 78 persen masyarakat ikut berpartisipasi. “Mudah-mudahan Pilkada tahun ini bisa 78 persen. Ini juga untuk prospek Pilkada, Pileg dan Pilpres di tahun 2024 serentak,” tutur Tjaho.
Mengenai soal aturan verifikasi faktual parpol yang baru-baru ini diputus MK, Tjahjo berharap keputusan MK itu tidak mempengaruhi tahapan pemilu yang sudah berjalan. “Saya Yakin KPU, Bawaslu, dan DKPP profesional sebagai penyelenggara Pemilu, keputusan MK yang ada (verifikasi Parpol) tidak akan menganggu tahapan yang sudah diprogramkan dengan baik, oleh KPU dan jajaran,” ujar Tjahjo.
Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan Pilkada 2018 akan diikuti sebanyak 17 provinsi dengan 115 Kabupaten dan 39 Kota. Dengan sebanyak 68 persen pemilih berada Pulau Jawa. “Kesepakatan Bawaslu dan Kapolri, bagaimana konsolidasi demokrasi harus dengan suasana gembira, namanya pesta demokrasi, kuncinya stabilitas keamanan terjaga dengan baik,” tandas Tjahjo.
Yuch
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
