Target Pajak 2018 Bisa Tercapai Asal Fokus
Jakarta – Target penerimaan negara dari pajak dalam APBN 2018 yang baru disahkan sebesar Rp1.424 triliun dianggap cukup realistis, sebab range kenaikan sebesar 10,94 persen masih moderat.
Namun, diingatkan pemeintah harus benar-benar fokus untuk mengejar target penerimaan tersebut. Pasalnya target dalam 2017 hingga kini belum tercapai. Masih sekitar 89-92 persen yang tercapai sehingga shortfall sekitar Rp102-140 triliun. Padahal tahun anggaran 2017 tinggal menyisakan dua bulan.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan pemerintah bisa saja mengejar target pajak 2018 asalkan pemerintah melaksanakan regulasi yang telah ditetapkannya dan memastikan berjalan dengan baik hingga ke daerah. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan.
Menurut dia, hingga saat ini implementasi atas PP tersebut belum berjalan dengan baik. Sehingga wajar apabila masih ada celah yang cukup besar sehingga target pajak 2017 belum tercapai 100 persen. Terlebih ada beberapa kebijakan pemerintah yang justru membuat gaduh seperti rencana peninjauan kembali para peserta tax amnesty.
Dalam setahun terakhir, lanjutnya, pemerintah sibuk mengeluarkan aturan perpajakan namun tidak satupun yang diimpelementasikan secara fokus. Hal ini harus benar-benar diperhatikan pemerintah agar tidak lagi terulang di tahun 2018. “Saya mengamati setiap kebijakan atau strategi baru yang muncul di semester dua tidak efektif, Seperti PP 36 itu kan bagus, tapi sekarang karena keluarnya September kan lalu meaningless kan, malah gaduh,” kata Yustinus di Jakarta, Rabu (25/10).
Terlebih 2018 mulai diberlakukan kebijakan AEoI (Automatic Exchange of Information). Hal ini membuka kesempatan bagi pemerintah untuk dapat menggali pajak. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak lagi fokus dalam upaya mengumpulkan uang pajak dari wajib pajak karena adanya AEoI tersebut. “Yang membedakan 2018 ada AEoI seharusnya lebih efektif, nggak ada alasan dibilang DJP (Ditjen Pajak) nggak punya data, persoalannya adalah fokus,” ucapnya.
Sementara dengan rumor bakal digantikannya Dirjen Pajak, Ken Dwijugisteadi, yang akan memasuki masa pensiun pada akhir tahun ini, Yustinus mengatakan tidak akan berdampak banyak terhadap capaian pajak tahun 2018 mendatang. Dia hanya berharap pengganti Ken adalah orang yang benar-benar memiliki kompetensi dan leadership yang kuat sehingga kebijakan perpajakan yang sudah dikeluarkan dapat dijalankannya dengan baik.
Dia mengingatkan, pemerintah harus mulai melakukan identifikasi sosok pengganti Ken dengan melibatkan partisipasi publik. Sebab ke depan sosok Dirjen Pajak haruslah orang yang mampu membuat terobosan agar tax ratio dapat meningkat sehingga target dapat mudah dicapai.
“Harus ada leadership yang kuat kemampuan managerial karena isunya besar dan berat, harus bisa me-manage isu, SDM, dan kebijakan, kalau kompetensi teknis bisa dibantu tim internal, kan punya orang-orang bagus,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah merencanakan target penerimaan perpajakan dan cukai dalam RAPBN 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun. Jumlah itu naik 9,87 persen dibanding target dalam APBN-P 2017 yang dipatok Rp1.472,7 triliun. Jumlah itu terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.424 triliun, naik 10,94 persen dari APBN-P 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Dan dari Bea dan Cukai Rp194,1 triliun atau naik 2,59 persen dari APBN-P tahun ini yang sebesar Rp 189,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna di DPR mengatakan, target penerimaan perpajakan tersebut merupakan perhitungan yang optimal dan realistis. Sebab, penyusunannya didasarkan pada perkiraan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2017 dan berbagai kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2017 dan 2018.
“Meskipun pemerintah masih tetap mewaspadai tantangan pemulihan ekonomi global serta perubahan pola transaksi dan ekonomi yang semakin cepat berubah dan lintas batas negara,” katanya. (Marjudin)
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
