Target Tercapai, Presiden Apresiasi Kementerian ATR/BPN
Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang telah berhasil mencapai target yang diberikan pada tahun 2017.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat memberikan sambutan dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN, pada Rabu, 10 Januari 2018, di Hotel Grand Sahid, Jakarta.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten dan kota, pusat, provinsi, kabupaten/kota sehingga target yang saya berikan kepada Pak Menteri di tahun 2017 yang lalu bisa tercapai,” ujar Presiden.
Adapun target yang diberikan sebesar 5.000.000 bidang. Capaian yang telah dilaksanakan adalah untuk pengukuran dan pendaftaran sebanyak 5.262.162 bidang dan penerbitan sertifikat sebanyak 4.231.616 bidang. Sementara itu sebanyak 1.030.546 bidang tidak dapat diterbitkan sertifikatnya antara lain karena terdapat sengketa/perkara, alas hak tidak lengkap dan adanya peningkatan kualitas data.
Meski demikian, Presiden tak ingin berpuas diri. Dengan kerja keras yang selama ini dilakukan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN, ia pun optimis target penerbitan sertifikat tanah yang ada di seluruh Tanah Air akan rampung pada tahun 2025 mendatang.
“Biasanya yang nawar saya, Pak (Menteri BPN) 2025, saya tawar 2024, gitu. Ini malah tadi sudah menyampaikan insyaallah 2023 sudah rampung semuanya. Alhamdulillah kalau lebih cepat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan sejumlah permasalahan yang menyangkut kinerja Kementerian ATR/BPN. Salah satunya adalah program reforma agraria dan redistribusi tanah yang ditekankan oleh Kepala Negara untuk segera diselesaikan. Mengingat saat ini telah terjadi ketimpangan dalam penguasaan atas tanah di Indonesia.
“Saya ingat betul, kalau di kota itu mau cari 50 meter persegi, 100 meter persegi saja, rakyat sudah kesulitan. Tapi ada yang memiliki HGU (Hak Guna Usaha) sampai juta hektar. Hal-hal seperti ini yang juga kita semuanya harus memiliki visi yang sama, memiliki semangat yang sama, bahwa rakyat itu harus dapat tanah, dapat lahan,” kata Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk fokus melakukan identifikasi tanah HGU masa berlakunya telah habis dan tidak mengajukan perpanjangan sehingga bisa ditetapkan sebagai tanah terlantar serta dijadikan cadangan tanah negara.
“Karena semua negara itu pasti memiliki yang namanya tanah cadangan negara sehingga tanah-tanah tersebut bisa kita manfaatkan, didistribukan, diredistribusi kepada kelompok-kelompok masyarakat dari lapisan 40% masyarakat kita yang masih sangat memerlukan,” ucapnya.
Selain itu, Presiden juga meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mendukung seluruh proyek strategis nasional pemerintah, utamanya terkait percepatan proyek infrastruktur. Menurut laporan yang diterimanya, terdapat sejumlah keluhan tentang pembebasan tanah dan lahan dari para investor maupun perusahaan BUMN yang mendapatkan tugas dari pemerintah.
“Saya kira ini payung hukumnya juga sudah ada untuk kepentingan umum. Saya kira kita tahu semuanya sekarang tinggal apa? Kecepatan di lapangan, kecepatan penanganan di lapangan, eksekusi di lapangan yang memerlukan kerja sama, sinergi antara BPN, pemerintah daerah, dan kementerian atau lembaga yang terkait dengan kegiatan itu,” tutur Presiden.
Terakhir, Presiden meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan sengketa tanah dan status tanah yang ada di Kementerian ATR/BPN. Mengingat ketidakjelasan status tanah dan sengketa tanah yang terjadi berpotensi menimbulkan beragam gejolak di masyarakat.
“Karena kita tahu kalau sudah urusan sengketa lahan itu kadang-kadang antar keluarga saja sampai berantem, anak dengan orang tua sampai berantem, dengan tetangga sampai berantem. Rakyat dengan pemerintah, ada. Rakyat dengan perusahaan, ada. Rakyat dengan korporasi, ada. Rakyat dengan BUMN, ada,” ujar Presiden.
Tak lupa, Presiden mengingatkan jajaran Kementerian ATR/BPN betapa pentingnya tugas dan pekerjaan yang diberikan pemerintah karena menyangkut hak dasar setiap rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mengajak jajaran Kementerian ATR/BPN untuk bersama-sama merubah pola pikir dan cara kerja ke arah yang lebih baik.
“Saya percaya bahwa segenap jajaran Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, mampu melakukan, menyelesaikan masalah-masalah yang tadi saya sampaikan dan mencapai target sesuai yang telah kita tetapkan,” ucap Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
