Teka-teki Kedatangan Ridwan Kamil ke Markas PDIP
Jakarta – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mendadak mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu siang (3/1). Emil, sapaannya, mengatakan, kedatangannya ke kantor partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut tak lebih sebagai bentuk silaturahmi dan komunikasi tahap awal.
“Ya, masing-masing tim berkomunikasi. Jadi, menyimpulkan agenda ini dari tim yang sudah sampai. Mendingan nanti kalau sudah selesai biar tuntas dan jelas,” kata Emil di lokasi. “Namanya silaturahmi belum menjurus terlalu jauh. Ini kali pertama kan, jadi lebih mencairkan suasana, ngobrol yang ringan-ringan,” sambungnya.
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama sekitar satu jam lebih itu, Emil bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Andreas Hugo Parreira, dan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono. Walau mengaku sekadar komunikasi, ia tak menampik jika kedatangannya untuk mencari tambahan dukungan dari PDIP–walau sebenarnya ia sudah mengantongi dukungan 24 kursi di DPRD yang berasal dari PPP, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura.
“Ya kalau memungkinkan (dukungan dari PDIP), kenapa tidak?” ucapnya. “Ibu saya menasehati, lebih baik banyak dukungan daripada sedikit dukungan,” tambahnya. Meski demikian, dirinya mengakui masih menanti respons dari PDIP terkait kemungkinan pengusungan dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Jabar 2018 itu.
Meski begitu, Emil mengaku belum berencana bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Saya datang ke sini posisinya baru bab 1, belum bab final. Baru ngobrol,” kata Emil.
Sementara Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang DH, mengatakan kedatangan Emil ke kantor partainya merupakan hal yang lazim. Terlebih, Emil akan mencalonkan diri dalam Pilgub Jawa Barat 2018. Kedua pihak diakuinya membicarakan banyak hal.
“Jadi saya pikir hal yang wajar. Tahun baru beliau silaturahmi dan kita membuka tangan kepada siapapun tamu yang datang,” ujarnya, yang merupakan bekas Walikota Surabaya ini.
Tentang kandidat yang akan diusung di Pilkada Jawa Barat 2018, Bambang mengaku bahwa pihaknya belum mengambil keputusan final dalam rapat pleno DPP PDIP. Kewenangannya sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu hanya mencakup pengumpulan data, fakta, dan analisis objektif untuk dibawa dan dibahas di pleno DPP.
Sebelumnya, Hasto sempat mengatakan bahwa PDIP akan mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan sejumlah daerah lain secara bertahap, terhitung sejak 4 Januari atau Kamis lusa.
“Mohon bersabar, sebab pengumuman paslon tidak dilakukan sembarangan. Kami memiliki tema-tema khusus setiap mengumumkan pasangan calon,” kata Sekretaris Jenderal PDIP itu dalam siaran pers, Selasa (2/1) kemarin.
PDIP sendiri memang belum memutuskan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Jawa Barat. Sejauh ini telah ada beberapa nama yang sempat dikaitkan, di antaranya Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil.
“Kalah menang adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun tekad kami telah bulat, bagaimana kemenangan tersebut dipadukan dengan konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Hasto. “Dengan demikian antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota saling bersinergi, berjalan berirama, dan Partai memiliki konsepsi pembangunan semesta dan berencana,” imbuhnya.
Terlepas dari itu, Emil mengaku tak memiliki kewenangan untuk memilih nama kandidat Wakil Gubernur pendampingnya di Pilgub Jawa Barat 2018. Ia menyerahkan penentuannya kepada partai-partai yang saat ini mengusungnya.
“(Tentang calon) Wakil (Gubernur), nanti diserahkan kepada koalisi. Kalau bertanya wakil kepada saya, per hari ini, saya tidak pada posisi yang menentukan,” katanya kembali.
Ia mengklaim bakal menerima siapapun kandidat yang diajukan oleh partai koalisi. Dirinya tak mempermasalahkan soal faktor kecocokan dalam berduet sebagai pemimpin Jabar jika terpilih kelak. “Saya ini pengantin yang siap dipasangkan dengan siapapun, saya belajar mencintai dengan mudah dan cepat,” lanjutnya.
Diketahui, tiap partai pengusungnya mengajukan nama calon Wagub. PPP, yang memiliki 9 kursi di DPRD Jabar, memunculkan nama Uu Ruhzanul Ulum. PKB, yang memiliki 7 kursi di DPRD Jabar, menolak nama tersebut.PKB mengajukan nama anggota DPR RI dari PKB Maman Immanulhaq dan Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda. Sementara, Partai NasDem dan Partai Hanura belum mengajukan nama wakil.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
