Teknologi “Judesa” Solusi Alternatif Penghubung Antar Desa
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Litbang mengembangkan berbagai inovasi teknologi infrastruktur Kementerian PUPR. Salah satunya adalah teknologi jembatan gantung yang diberi nama Judesa (Jembatan untuk Desa Asimetris). Judesa merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan konektivitas antar-desa, yang pada gilirannya akan mendorong perkembangan ekonomi pedesaan.
Pengembangan teknologi tersebut juga merupakan implementasi Nawacita ketiga Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dengan Judesa, dapat menghubungkan antar-desa atau kawasan terpencil yang dipisahkan oleh kondisi alam yang seperti sungai, lereng, bukit, ataupun jurang.
“Jembatan gantung ini sangat diperlukan dalam menghubungkan desa ke desa, atau kecamatan ke kecamatan. Sebenarnya kebutuhan jembatan gantung jumlahnya ribuan baik di Jawa dan Luar Jawa, sangat banyak sekali. Tahun 2018 menargetkan bisa membangun 300 unit jembatan,” kata Presiden Joko Widodo saat peresmian jembatan gantung di Jawa Tengah, September 2017 lalu.
Judesa adalah jembatan gantung untuk pejalan kaki ataupun pesepeda motor di pedesaan dengan biaya murah dan pelaksanaan pembangunannya melibatkan masyarakat setempat. Pembangunannya diharapkan dapat membantu menghilangkan hambatan masyarakat pedesaan untuk mendapatkan akses pendidikan, informasi, pemasaran hasil pertanian, dan barang/ jasa yang dibutuhkan untuk kehidupan mereka sehari-hari.
Judesa mampu mengakomodasi bentang 30 hingga 120 meter. Untuk bentang kurang dari 60 meter menggunakan tipe asimetris satu pylon sedang bentang diatas 60 meter menggunakan dua pylon atau disebut tipe asimetris ganda. Penggunaan satu pilon dimaksudkan untuk mengurangi biaya material struktur jembatan dan memberikan kemudahan dalam pembangunan. Pelaksanaan konstruksinya membutuhkan waktu sekitar 120 hari.
Judesa memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya sangat pas untuk diterapkan di kawasan terpencil, yaitu fleksibel dan ekonomis. Keunggulan tersebut antara lain ialah materialnya merupakan pre fabrikasi sehingga dapat disiapkan untuk dikirim ke lokasi. Kemudian sistem jembatan modular yang memberikan kemudahan pembangunan dengan swadaya masyarakat.
Jembatan untuk Desa Asimetris
Metode konstruksi Judesa satu arah/dari satu sisi sungai sehingga cocok untuk membuka jalur perintis dan mengurai pengangkutan material menyebrangi sungai.
Balitbang Kementerian PUPR melalui Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi telah melaksanakan ujicoba sejak Tahun 2015 di Desa Cihawuk dan Desa Cibeureum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Pada tahun 2017 dilakukan replikasi perdana yang berlokasi di Desa Siru dan Desa Wae Wako, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sebelumnya dipisahkan oleh Sungai Wae Laci namun kini terhubung dengan adanya Judesa sepanjang 62 meter. Biaya yang diperlukan untuk membangun Judesa di Kabupaten Manggarai tersebut adalah Rp 1,5 milyar.
Kepala Desa Wae Wako, mengaku bersyukur dengan adanya Judesa tersebut sebab masyarakat dapat menempuh perjalanan lebih singkat dari semula 15 km menjadi 5 km menuju Ibukota Kecamatan. Judesa juga bermanfaat untuk memasarkan hasil produksi pertanian dan akses menuju tempat pendidikan.
Kontraktor lokal di Kabupaten Manggarai Barat telah terbukti mampu membangun Judesa dengan melibatkan masyarakat. Oleh sebab itu, Kabupaten Manggarai Barat merencanakan untuk membangun tambahan jembatan Judesa dengan biaya APBD di lokasi lain.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
