Tidak Amanah, Partai Golkar Cabut Dukungan Terhadap Ridwan Kamil
Jakarta – Partai Golkar paska penetapan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum pada Rapat Pleno beberapa hari lalu, membuat langkah mengejutkan. Ketum Golkar Airlangga Hartanto mencabut dukungan terhadap pasangan calon Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien yang sebelumnya disahkan oleh Setya Novanto.
Ketua Bappilu Golkar Jawa Barat Iswara menunjukkan surat pencabutan dukungan itu. Iswara menunjukkan surat itu dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/12/2017). Surat dengan nomor R-552/Golkar/XII/2017 itu sudah ditandatangani oleh Ketum Golkar Airlangga Hartanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham di bagian bawah surat.
Iswara mengatakan bahwa surat tersebut diterimanya dari Wasekjen Golkar Ratu Diah Hatifah. Dalam surat itu tertulis bahwa alasan pencabutan dukungan ke Ridwan Kamil lantaran Wali Kota Bandung tersebut belum juga memutuskan siapa yang akan mendampinginya untuk Pilgub Jabar hingga tanggal 25 November 2017. Surat itu mencabut surat DPP Golkar sebelumnya yang bernomor: R-485/Golkar/X/2017 tentang rekomendasi/pengesahan pasangan calon kepala Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama H. Mochammad Ridwan Kamil, dengan Daniel Muttaqien.
Wasekjen Golkar Ratu Diah Hatifah membenarkan terkait surat pencabutan tersebut. Surat tersebut sudah diteken oleh Ketua Umum Airlangga Hartanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham. “Iya benar soal surat itu, tapi belum kita publikasikan. Dikeluarkan oleh Golkar hari ini(17/12/2017),” kata Ratu Diah.
Ratu Diah mengatakan pencabutan dukungan terhadap Ridwan Kamil tersebut dilakukan atas berbagai pertimbangan. Ridwan Kamil dinilai tidak menjalankan amanah yang diberikan Golkar dengan baik. “Persoalan komunikasi politik sampai sejauh ini tidak lancar, kita kan partai besar itu yang harus dipahami secara psikis,” kata Ratu Diah.
Ratu Diah juga menuturkan pertimbangan lainnya Ridwan Kamil akan melaksanakan konvensi untuk menentukan pendampingnya. Hal itu membuat Golkar khawatir dengan kadernya, Daniel Muttaqien, tidak terakomodir. “Dikhawatirkan ketika tetap Daniel didorong tapi kita tidak diberikan kesempatan berarti marwah partai menjadi bahan pertanyaan kawan-kawan di bawah,” tuturnya.
Selain itu, Ratu Diah menilai penunjukan Ridwan Kamil juga masih menjadi polemik di akar rumput partai Golkar. Kader-kader di daerah hingga saat ini terus meminta DPP Golkar mencabut dukungan terhadap Wali Kota Bandung tersebut. “Penolakan-penolakan di akar rumput juga jadi pertimbangan kami,” kata Ratu.
Surat Pencabutan Dukungan Golkar (istimewa)
Berikut isi surat tersebut:
Dengan Hormat,
Berdasarkan:
1 . Surat DPP Partai Golkar Nomor R-485/Golkar/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 tentang rekomendasi/pengesahan pasangan calon kepala Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Sdr Mochammad Ridwan Kamil, dengan Sdr H. Daniel Muttaqien Syafiuddin.
- Surat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Nomor B: 116/Golkar/XII/2017 tertanggal 16 Desember 2017 tentang Laporan Perkembangan Pilkada Provinsi Jawa Barat.
- Petunjuk Pelaksana DPP Golkar Nomor Petunjuk pelaksanaan DPP Partai Golkar nomor : Juklak-6/DPP/Golkar/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang penetapan pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota dari partai Golongan karya.
Bahwa DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti keputusan DPP Partai Golkar tentang Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut angka 1 di atas, dengan mengirimkan surat Nomor : B-106/Golkar/XI/2017 yang ditunjukkan kepada Sdr M. Ridwan Kamil, untuk segera menetapkan pasangan calon Wakilnya dalam Pilkada Provinsi Jawa Barat yaitu kepada Sdr H Daniel Mutaqien Syafiuddin, dengan batas waktu pada tanggal 25 Nopember 2017.
Namun sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 25 Nopember 2017 (nahkan sampai dengan saat ini), Sdr. M Ridwan Kamil Calon Gubernur Provinsi Jawa Barat yang diputuskan Partai Golkar sebagaimana surat Nomor R-485/Golkar/X/2017, maka dalam rangka di Provinsi Jawa Barat, DPP Partai Golkar memutuskan untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat DPP Partai Golkar Nomor : R-485/Golkar/X/2017 tertanggal 24 Nopember 2017.
DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat agar menyampaikan pencabutan surat ini kepada Sdr H Mochamad Ridwan Kamil dengan saudara Daniel Mutaqien Syafiuddin dan pihak-pihak terkait.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
