Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi – JK Mendorong Penyebaran Industri yang Merata
Jakarta – Visi kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) pada tahun ketiga, adalah kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kementerian Perindustrian (Kemperin), bertekad mewujudkan visi tersebut melalui program prioritas yang diarahkan pada pengembangan perwilayahan industri di luar pulau Jawa, penumbuhan populasi industri, serta peningkatan daya saing dan produktivitas industri.
Hal ini diungkapkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers dalam rangka tiga tahun pemerintahan Jokowi di Jakarta, Senin (23/10). Menurutnya, arah kebijakan pembangunan industri nasional itu berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
Selain itu, sesuai dengan tiga butir yang terkait peran sektor industri dari sembilan Nawacita yang ditetapkan oleh Jokowi-JK. Tiga butir yang dimaksud, adalah, pertama, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Kedua, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. “Dalam upaya mendorong penyebaran industri yang merata sekaligus mewujudkan Indonesia sentris, Kemperin telah memfasilitasi pembangunan kawasan industri khususnya di luar Pulau Jawa,” kata dia.
Pada tahun 2015 hingga 2017, telah dibangun tiga kawasan industri baru di pulau Jawa dan tujuh kawasan industri baru di luar pulau Jawa dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 38.432 orang. Untuk kawasan industri baru di luar pulau Jawa yang telah beroperasi antara lain di Sei Mangkei (Sumatera Utara), Morowali (Sulawesi Tengah), Bantaeng (Sulawesi Tenggara), Palu (Sulawesi Tengah), dan Konawe (Sulawesi Tenggara).
“Potensi pembangunan kawasan industri masih cukup besar dengan adanya sumber kekayaan alam yang tersebar, sehingga pada dua tahun mendatang diprediksi pertumbuhan kawasan industri baru akan terus meningkat dengan dibangun delapan kawasan industri baru di luar Pulau Jawa dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.963.000 orang,” ungkap Airlangga.
Sementara itu, dalam program prioritas untuk menumbuhkan populasi industri, upaya Kemperin telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Selama periode tahun 2015-2017, jumlah unit usaha industri menengah dan sedang mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu mencapai 4.433 unit usaha sampai triwulan II tahun 2017, jika dibandingkan tahun 2014 sebanyak 1.288 unit usaha. Peningkatan ini ditargetkan akan terus berlangsung pada periode dua tahun ke depan hingga mencapai 8.488 unit usaha di akhir tahun 2019.
Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh industri pada periode tahun 2015-2017 ikut meningkat dari 15,39 juta orang pada tahun 2014 menjadi 16,57 juta orang sampai triwulan II tahun 2017 dan ditargetkan akan terus bertambah sampai akhir tahun 2019 hingga mencapai 17,1 juta orang tenaga kerja yang akan terserap oleh industri nasional.
Sejalan dengan peningkatan jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja, nilai investasi sektor industri juga meningkat menjadi Rp 706,9 triliun pada periode tahun 2015-2017 dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai Rp 195,6 triliun. Nilai investasi ini diprediksi akan terus meningkat lagi hingga mencapai Rp 1.759 triliun pada periode dua tahun ke depan.
Program Smart IKM
Dalam upaya pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), Kemperin memfasilitasi pelaksanaan program e-Smart IKM. “e-Smart IKM merupakan sistem basis data IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk yang diintegrasikan dengan market place yang telah ada. Tujuannya untuk semakin meningkatkan akses pasar IKM melalui internet marketing,” kata dia.
Program yang diinisiasi oleh Kemperin sejak Januari 2017 tersebut, mampu pula meningkatkan akses bahan baku, teknologi, dan modal serta memberikan panduan bagi pengambil kebijakan di dalam fungsi program pembinaan IKM yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Hingga saat ini, sebanyak 1.165 unit IKM yang telah difasilitasi untuk membuka pasar secara online dan diprediksi akan terus meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai 9.510 unit usaha.
Di samping itu, hingga tahun 2017, ditargetkan jumlah IKM mencapai 182.000 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 400.000 orang. Kemudian, Kemperin mendorong penumbuhan wirausaha baru sebanyak 5.000 unit dan pengembangan 1.200 sentra IKM di seluruh Indonesia pada tahun ini juga.
Di dalam negeri, IKM pun terus meningkatkan nilai tambahnya dengan cukup signifikan setiap tahunnya. Ini terlihat dari capaian pada 2016 sebesar Rp 520 triliun, atau meningkat 18,3 persen dibandingkan pada 2015. Sedangkan, nilai tambah IKM pada tahun 2014 sekitar Rp 373 triliun menjadi Rp 439 triliun pada 2015 atau naik 17,6 persen.
Paling tidak, Kemenperin mencatat ada beberapa sektor industri yang tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 sebesar 5,02 persen.
Industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,46 persen. “Meskipun ekonomi dunia kurang membaik, sektor industri ditahun 2016 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional” ungkap Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto di Hotel Borobudur Jakarta (22/2/2017) lalu.
Sektor industri yang juga mengalami pertumbuhan adalah industri kulit dan alas kaki sebesar 8,15 persen, disusul dengan industri kimia, farmasi dan obat-obatan tradisional yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,48 persen.
Kemudian, industri barang galian bukan logam seperti kaca, keramik, dan semen tercatat tumbuh 5,46%. Terakhir disusul oleh industri mesin dan perlengkapan yang tercatat tumbuh 5,05 persen.
“Untuk industri kaca, keramik dan semen terkait dengan pembangunan infrastruktur atau konstruksi. Kemudian industri mesin dan perlengkapan seperti home appliances, industri motor dan otomotif seluruhnya direct ke konsumen” tutup Menperin
M Riz
BERITA
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
BERITA
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
BERITA
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga: