Tingginya Biaya Logistik, Akibat Banyaknya BUMN yang Bergerak di Sektor Logistik
Jakarta – Tidak efisiennya Badan Usaha Milik Negara dalam mengelola logistiknya, membuat biaya logistik Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Perbandingan biaya logistik terhadap gross domestic product (GDP) sekitar 23%.
Hal itu diungkap Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Ruli Adi. “Ada banyak sekali BUMN yang bergerak di sektor logistik walaupun core bisnisnya bukan disitu. Akibatnya, sesama BUMN saling berebut dan berdampak pada tingginya biaya logistik,” katanya di Jakarta, Kamis (21/9/2017).
Seharusnya, Ruli menilai, perusahaan-perusahaan BUMN itu fokus saja pada bisnis utamanya. Alasannya, semakin fokus sebuah perusahaan pada bisnis utamanya maka akan semakin mudah berkembang. Untuk urusan logistik lebih baik diserahkan ke pihak ketiga. “Kami berebut sesama saudara makanya biaya logistik susah turun,” imbuhnya.
Karena itu, BGR menginisiasi penyatuan data aset milik unit usaha BUMN yang bergerak di sektor logistik. BGR mengembangkan sistem big data yang menghimpun semua fasilitas logistik sesama BUMN. Data tersebut akan disatukan dalam satu platform.
Berdasarkan catatan Ruli, setidaknya ada 49 BUMN yang punya unit usaha atau anak perusahaan yang bergerak di sektor logistik. Untuk tahap awal, sudah ada 29 perusahaan yang bergabung dalam pengembangan platform tersebut.
Program pengembangannya sendiri dikerjakan bersama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sarinah, PT Pos Indonesia dan PT Pos Logistik. BGR sendiri, merupakan perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor logistik dengan bisnis utama penyewaan gudang dan distribusi barang.
Tingginya biaya logistik di Indonesia, tahun 2016 lalu, juga pernah dikeluhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, tahun lalu, Presiden Jokowi menyebut, biaya logistik di Indonesia tidak logis karena jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Singapura. Biaya logistik Indonesia mencapai 24 persen dari total PDB atau Rp1.820 triliun per tahun.
“Akibat dari biaya logistik yang tidak efisien ini, menurut Presiden, industri kita menjadi kurang kompetitif,” tandas Presiden Jokowi ketika itu saat meresmikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) di Cakung, Jakarta,
Hanya saja, penyebab tingginya biaya logistic yang dikemukakan Presiden Jokowi ketika itu, yakni salah satunya adalah bahan baku industri asal impor banyak yang ditimbun luar negeri (LN), di Singapura dan Malaysia. Begitu pula dengan barang ekspor, saat menunggu ada pembeli barang ekspor selama ini ditimbun di Singapura dan Malaysia. Presiden mencontohkan, saat Indonesia membeli kapas maka kapas tersebut disimpan di negara lain bukan di Indonesia.
“Kalau hal seperti ini tidak bisa kita bereskan, kita tidak akan bisa bersaing. Tidak logis, produksi di sini, hasilnya di sini, kapasnya gudangnya di negara lain, loh loh tidak bisa. Bawa ke negara kita,” kata Presiden Jokowi saat itu.
Diminta Membangun Sistem yang Efisien
Untuk itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar kementerian dan lembaga terus memperbaiki dan membangun sistem yang efisien. Apakah persoalan itu sudah terbenahi atau belum, yang jelas banyaknya BUMN yang bergerak di sektor logistik walaupun core bisnisnya bukan disitu, juga turut memicu tingginya biaya logistik.
Persoalan lain yang memicu tingginya biaya logistik, dilontarkan Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia (Asperindo) Mohamad Feriadi. Menurutnya, masalah pungutan liar (pungli) menjadi salah satu penyebab mahalnya biaya logistik di Indonesia. Dari perhitungannya, biaya pungli setidaknya memakan 24 persen dari biaya barang.
Pria yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur JNE ini mengatakan, biaya logistik tak hanya disebabkan kendala belum baiknya infrastruktur transportasi. Tetapi, oknum pelaku pungli juga turut membebani ongkos pengiriman. “Banyak faktor biaya logistik tinggi, salah satunya karena ada praktek seperti itu (pungli),” katanya..
Tingginya biaya logistik, menurut pengamat logistik Reiy Schreiben, saat ini memang tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun jika dibiarkan begitu saja akan menghasilkan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi sektor perdaganan Internasional Indonesia.
Dampak yang dapat dirasakan saat ini, lanjut Reiy, adalah seperti defisitnya neraca perdagangan Indonesia terhadap beberapa negara di dunia. Selain diakibatkan sedang lesunya perekonomian global, tetapi biaya logistik yang tinggi juga dapat memberikan efek yang negatif pada neraca perdagangan Indonesia. “Sehingga hal tersebut akan menyebabkan defisit pada neraca perdaganan jika biaya impor lebih tinggi dari pada biaya ekspor,” tuturnya.
Selain itu, menurut Reiy, kesepakatan perdagangan bebas antara beberapa negara terutama negara-negara ASEAN dengan Indonesia akan memberikan efek negative, jika masalah biaya logistik yang mahal tidak segera diatasi. Seperti diketahui, dengan dibukanya ASEAN Ecnomic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015, maka pintu perdagangan untuk masuk ke kawasan Indonesia kan dibuka bebas dan negara manapun di Asia Tenggara, akan bebasa mengirimkan barang dengan tarif nol rupiah.
Artinya, dengan keadaan biaya logistik yang tinggi maka akan menyebabkan produk dari Indonesia akan kalah bersaing dengan produk negara-negara Asia Tenggara lainnya dan produk impor akan merajai pasar domestik. “Dengan begitu, jika kesepakatan ASEAN Economic Community dijalankan maka akan memperparah defisit neraca perdagangan beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” katanya.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
