Tinjau Pasar Induk Beras Cipinang, Rizal Ramli Soroti Polemik Impor Beras
Jakarta – Menteri Perekonomian era Gus Dur Rizal Ramli, ikut angkat bicara mengenai polemik impor beras yang akan dilakukan pemerintah saat ini. Dalam kunjungan langsung ke Pasar Induk Beras Cipinang, pada Senin (15/1/2018), Rizal menilai, kebijakan impor beras bakal berakibat fatal pada elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saya sudah dikabarkan, pembelian beras impor ini di Vietnam dan Thailand dari tahun lalu. Transaksinya juga nanti di luar negeri. Kalau memang begini, saya cuma mau bilang, janganlah suasana sulit seperti ini ada yang mau cari duit. “Ini bisa menggerogoti elektabilitas Pak Jokowi di level petani,” kata Rizal saat jumpa pers di Food Station, Cipinang, Jakarta.
Rizal mengungkapkan, ribut-ribut seperti ini sudah seringkali terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Artinya, ada permainan dalam upaya mengatasi kelangkaan pasokan beras dengan impor. “Kita kok ributnya begini terus, dari dulu permainannya selalu beli impor. Pada akhirnya, berasnya tidak dipakai tapi disimpan di gudang sampai 4-5 tahun. Itulah beras yang dikasih ke orang miskin. Padahal, itu tidak layak karena beras itu sebenarnya untuk pakan ternak,” jelas Rizal.
Rizal yang juga Menko Maritim periode 2015-2016 ini menjelaskan, kebiasaan mengimpor beras terjadi karena ada keuntungan yang besar dalam proses impor. Padahal, kalau manajemen pengelolaan stok beras bagus, impor beras bisa dihindarkan. “(Pasokan) beras (harusnya) berputar terus di gudang, sehingga yang keluar gudang kualitasnya bagus untuk rakyat miskin,” terang Rizal.
Selain itu Rizal menyoroti data pangan antara Kementerian satu dengan lainya tidak sinkron. Menurut Rizal yang pernah menjabat Kepala Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) pada era Gus Dur ini beralasan, dirinya mengkritik adalah karena masing-masing instansi mengklaim datanya sendiri demi kepentingan pribadi.
Dari mulai data Badan Pusat Statistik (BPS), data Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan hingga Perum Bulog memiliki datanya masing-masing. “Dari dulu soal beras kan masalah puluhan tahun, data itu macam-macam, data BPS, Kementan, Kemendag, Bulog,” ujar Rizal.
Menurut Rizal, untuk data Kementerian Pertanian, dinilainya akan melebih-lebihkan jumlah stok beras yang ada. Hal tersebut bahkan sudah dilakukan sejak pemerintahan terdahulu. “Kalau data pertanian cenderung berlebihan, maksudnya kadang-kadang terlalu tinggi (jumlah stok beras). Dari jaman Menteri pertanian dulu juga begitu, karena terkait dengan prestasi dia,” jelasnya.
Rizal juga mengungkapkan berbeda dengan data Kementerian Pertanian, data milik Kementerian perdagangan dengan Bulog akan sedikit dikurangi. Hal tersebut bertujuan agar memiliki alasan untuk impor. “Tapi data dari Kemendag, Bulog selalu kekurangan banyak, karena mereka motifnya mau impor, dan sering ada permainan kalau impor, ada komisi USD 20-30 per ton,” jelasnya.
Dengan kondisi seperti ini, maka Rizal Ramli meminta kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk tegas memilih data yang akan digunakan sebagai patokan. Sehingga masalah seperti ini tidak perlu Wakil Presiden untuk ikut memutuskan.
“Dalam kenyataan, data yang benar itu yang di tengah, data Kementan dengan data Kemendag dan Bulog itu di tengah. Harusnya tugas Menko perekonomian untuk menentukan data yang benar. Tapi saya tidak mengerti ke mana saja Menko perekonomian sehingga soal begini yang putusin Wapres, harusnya cukup ada level Menko untuk menentukan data itu. Nah berdasarkan data yang benar itu baru diambil tindakan jika diperlukan,” tuturnya.
Yuch
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
