Tulisan Ketua Komisi V DPR Menabur Polemik Mengundang Kritik
Jakarta – Tulisan “Indonesia Not For Sale” yang beredar atas nama Ketua Komisi V DPR RI, Fery Djemy Francis, mengundang tanggapan serius dari anggota Komisi V asal PDI Perjuangan, Sudjadi. Menurutnya, tulisan soal Indonesia Not For Sale itu tidak mencerminkan hasil kesimpulan rapat Komisi V dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian PUPR beberapa waktu lalu.
“Tulisan yang beredar itu tidak sesuai dengan hasil dan suasana rapat. Bahkan jauh dari kesimpulan rapat kami dengan Kemenhub dan KemenPUPR. Jadi saya curiga ini ada unsur mengadu domba. Tulisan itu bagai bumi dan langit,” kata Sudjadi pada akhir pekan lalu.
Kendati belum bisa memastikan, apakah tulisan tersebut benar atau hoaks, bagi Sudjadi itu tidak sesuai fakta saat rapat. “Saya tidak bilang hoaks ya, itu tidak sesuai dengan fakta rapat. Dan persoalannya apakah benar Ketua yang menulis itu. Masa ketua komisi saya serendah itu kualitasnya,” ujarnya.
Sudjadi menilai, ada unsur politik di mana ada orang yang ingin mencari panggung dengan menggunakan tulisan itu. “Kami tidak mau terpancing lah, inikan politik saja. Saya pribadi sebagai anggota meyakini ini ada yang mendesain. Karena ini ramai di medsos,” tegasnya.
Meski begitu, Sudjadi mengaku akan melakukan penelusuran terkait dengan tulisan tersebut. Menurutnya, Komisi V akan melakukan rapat internal bersama dengan kelompok komisi (Poksi) dan akan ditanyakan langsung ke Ketua Komisi V.
“Ya nanti secara resmi Poksi kami akan menanyakan kebenaran ini ke Ketua. Komisi kami ini kompak dan kerjasamanya bagus, kalau ada tulisan seperti ini kami bisa bahas bersama,” tegasnya.
Sebelumnya, seperti diketahui beredar tulisan yang diberi judul “Indonesia Not For Sale” mengatasnamakan Ketua Komisi V Fery Djemi Francis. Isinya seolah soal kesimpulan hasil Rapat Kerja Komisi V dengan Mitra Kerja yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyo.
Hal yang sama, disesalkan oleh Sekjen DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), Wanto Sugito. Menurutnya, isu-isu penjualan itu hoax, karena sampai saat ini tidak ada rencana penjualan aset-aset negara.
“Isu penjualan jalan tol, bandara dan pelabuhan itu hoax tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sampai saat ini tidak ada pemerintah berencana menjual itu,” kata Wanto kepada wartawan.
Pemerintah, lanjut Wanto, bukan menjual melainkan menerapkan Public Private Partnership (PPP). Artinya hanya memberikan hak konsesi kepada pihak lain. Tapi, negara masih tetap mengontrol tidak dilepas begitu saja. “Jadi clear tidak ada penjualan aset negara kepada asing. Saya berharap isu-isu seperti ini tidak lagi dimainkan hanya untuk menjelekan pemerintahan Jokowi,” ujarnya.
Wanto berharap masyarakat tidak mudah percaya dengan isu hoax tersebut. Ada baiknya, mengecek terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Jangan mudah untuk menyebarkannya.“Isu tersebut sangat sensitif saat ini, apalagi jelang tahun politik 2018 dan pilpres 2019,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi maupun Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono membantah isu penjualan tersebut.
Disebutkan Basuki, meski jalan tol dibiayai oleh swasta, aset jalan tol tetap milik negara. Hal yang sama diungkapkan Menhub Budi Karya Sumadi yang memastikan tidak ada aset BUMN yang akan dijual kepada swasta, tetapi memberikan hak konsesi kepada pihak lain dengan waktu tertentu dengan cara tertentu.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
