Upaya Seorang Ibu Bertatap Muka Dengan Presiden
Tarakan – Berbagai upaya dilakukan warga untuk bisa bertemu pimpinannya. Begitu pula yang dilakukan oleh Rini, seorang warga Desa Transmigrasi Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang ingin bertemu dan bersalaman dengan Presiden Joko Widodo.
Kebetulan saat itu, Jumat 6 Oktober 2017, Presiden menghadiri acara penyerahan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan Rini adalah seorang Ibu penerima bantuan sosial nontunai PKH.
Ketika Presiden menyampaikan sambutan, Rini hanya melihat dari kejauhan dan terkadang tersenyum mendengarkan guyonan Presiden.
“Ibu-ibu siapa yang hafal Pancasila? Angkat tangannya tinggi-tinggi,” kata Kepala Negara.
Rini pun mengangkat tangannya setinggi mungkin. Akhirnya ia pun ditunjuk Presiden untuk maju ke podium.
Ia maju ke podium bersama seorang siswa SMA dan seorang siswa SD. Rini mendapat giliran pertama ditanya Presiden.
“Ibu sebutkan Pancasila,” tutur Presiden. Rini hanya tersenyum mengatakan bahwa dirinya sudah tidak muda lagi dan jangan disalahkan apabila mengucap Pancasila tidak tepat.
“Kenapa maju?” tanya Presiden.
“Angkat tangan supaya bisa _salaman sama_ Pak Jokowi. Kan belum tentu 10 tahun lagi bisa salaman. Mau tanam padi banyak, belum tentu bisa ke sana (istana),” ucap Rini.
Presiden tetap meminta Rini mengucapkan Pancasila. Sila pertama, kedua dan ketiga dapat diucapkan dengan baik oleh Rini.
Pada saat mengucapkan sila keempat, Rini kurang tepat mengucapkannya. Namun justru Rini menepak lengan Presiden.
“Gak hafal saya yang disalahin,” ucap Presiden yang disambut tawa penerima PKH dan KIP.
Akhirnya Rini pun dapat menyebutkan Pancasila dengan tepat dan memenangkan hadiah sepeda.
Di awal sambutannya, Presiden mengatakan bahwa pemberian PKH bertujuan agar anak-anak sehat dan cerdas.
“Program ini adalah terutama agar anak-anak kita sehat. Kalau sehat, ke depan akan menjadi cerdas dan pintar,” ucap Presiden.
Presiden pun mengingatkan agar dana bantuan PKH tersebut tidak digunakan untuk membeli rokok. “Diminta suami untuk membeli rokok? Boleh enggak? Enggak boleh,” katanya.
Presiden mengharapkan para ibu dapat menjelaskan dengan baik kepada para suami tentang pemanfaatan PKH.
“Pak, anggaran uang ini untuk anak-anak kita, gizi anak-anak kita, atau sekolah anak-anak kita,” ucap Presiden memberitahu cara ibu-ibu penerima PKH menjelaskan kepada para suami.
Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp1.890.000 yang dapat diambil dalam empat tahap.
Sementara untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), Presiden mengingatkan digunakan untuk keperluan berkaitan dengan sekolah. “Untuk beli buku, tas, seragam sekolah. Untuk beli pulsa tidak boleh. Kalau ketahuan untuk membeli pulsa, kartunya detik itu juga dicabut,” ujarnya.
Besarnya bantuan yang diberikan berbeda-beda, yakni siswa SD mendapatkan bantuan Rp450 ribu, siswa SMP menerima Rp750 ribu dan siswa SMA/SMK mendapatkan Rp1 juta. Diharapkan bantuan tersebut dapat membantu para siswa untuk terus melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang SMA/SMK/MA.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
