Usung Deddy Mizwar, PAN Sebut Gerindra dan PKS Bisa Ambil Jatah Cawagub
Bandung – PAN, PKS, Demokrat dan Gerindra dipastikan akan mengusung Wakil Gubernur Jabar saat ini Deddy Mizwar untuk berlaga pada gelaran Pilgub Jabar 2018 mendatang. Tinggal masalah waktu saja Deddy Mizwar akan diumumkan oleh parta-partai tersebut. Jika nantinya Deddy Mizwar jadi diusung maka partai-partai pendukung tinggal mencari pendamping untuk memenangkan calon incumbent tersebut.
Menurut Ketua harian DPW PAN Hasbullah, partai yang berpeluang mengusulkan posisi wakil hanya PKS dan Gerindra. Hal ini dikarenakan PAN dan Demokrat sudah memutuskan hanya mengusung Deddy Mizwar.
Hasbullah mengatakan sejauh ini, PKS masih mengusulkan nama Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu sebagai pendamping Deddy Mizwar. Sementara Gerindra kemungkinan mengsulkan Ketua DPD Gerindra Jabar Mulyadi. “Hari ini PAN dan Demokrat dukung Demiz, nah wakilnya ada peluangnya di PKS dan Gerindra. Nah silahkan kita tentukan mekanisme yang transparan dan kira- hitung-hitungan menang,” kata Hasbullah Senin (13/11/2017).
Ia menuturkan untuk menggenapkan dukungan terhadap Demiz, PKS diminta mengambil keputusan bergabung ke koalisi poros baru pekan ini. Hal ini sebagai syarat mengusung kadernya di koalisi. “Karena PKS belum secara formal bergabung di poros baru. Harapan saya minggu ini mengambil sikap bergabung di poros baru, sehingga kalau gabung di poros baru berhak memunculkan calon (wagub),” ungkap dia.
Hasbullah menilai bahwa proses pemilihan pendamping ini harus melalui proses musyawarah dalam koalisi. Jangan sampai memaksakan calonnya harus menjadi pendamping tanpa sepertujuan koalisi. “Kan enggak boleh juga main klaim-klaim sepihak sementara butuh kekuatan tambahan. Jadi saya kira di poros baru harus berpikir luas,” jelas Hasbullah.
Selain itu Hasbullah menjelaskan, mayoritas partai pendukung Deddy Mizwar bergabung di koalisi poros baru, sehingga nantinya PKS juga harus bergabung di poros baru dalam waktu dekat. “Kami membuka diri untuk PKS bergabung di poros baru. PKS punya calon silahkan diusulkan. Tapi kita harus hormati juga Gerindra mengusung calonnya. Siapa yang nanti dipilih serahkan masing-masing ketum di pusat dan koalisi,” ujarnya.
Hasbullah menambahkan jika partai pendukung sudah menentukan paket pasangan, di harapkan pasangan yang didukung harus dari mesin partai pendukung. Sehingga menurutnya dukungan tersebut bisa berjalan optimal dan total. “Ini kan hanya soal wakil, jadi bisa dimusyawarahkan,” tandas Hasbullah.
Sementara itu menurut Ketua DPD Gerindra Jabar Mulyadi membuka pintu selebar-lebarnya kepada PKS untuk bergabung di koalisi poros baru. Namun, PKS harus mengikuti aturan main yang ada dan tidak memaksakan skenario sendiri. “PKS bisa menyesuaikan dengan parameter kandidat, formulasi koalisi dan tidak memaksakan skenario sendiri. Karena yang bangun poros baru kami, PKS tidak ada komunikasi di poros baru,” tutur Mulyadi.
Mulyadi menjelaskan skenario yang dimaksud yaitu menyandingkan Demiz dengan Ahmad Syaikhu. Sebab, sambung dia, Gerindra juga punya keinginan yang sama menempatkan pendamping Demiz di Pilgub Jabar. “PAN dan dan Demokrat dukung Demiz, artinya mengusung nama yang sama, maka sekarang posisi wakil hak Gerindra. Nah PKS harus menghormati itu. Mengikuti mekanisme yang ada,” kata Mulyadi
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
