Wacana ERP Muncul Lagi, Masuk Jakarta Harus Bayar
Wacana ERP muncul lagi. masuk Jakarta harus bayar? Pertanyaan tersebut tiba-tiba mencuat belakangan ini, seiring munculnya wacana lama penerapan Electronic Road Pricing (ERP). Sejumlah pihak pun menyebutnya sebagai salah satu solusi mengatasi macet yang terlanjur jadi masalah abadi Jakarta.
Seperti diketahui, berbagai jurus sudah dilancarkan. Pada era Gubernur Sutiyoso, misalnya, Pemprov DKI memberlakukan sistem 3 in 1 di jalan-jalan protokol.
Namun bukannya lancar, jalanan justru kian macet, terutama di pintu-pintu masuk jalan protokol. Fenomena joki segala usia bermunculan. Mereka bahkan sampai ada yang menyewa bayi demi mendapat tips lebih hingga Rp35 ribu.
Aturan sejak Gubernur Sutiyoso itu pun berakhir 2016 lalu di era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Lalu muncul aturan ganjil genap dan larangan sepeda motor di Jalan Thamrin. Namun keputusan lantas dibatalkan Mahkamah Agung.
Kini solusi baru tetiba muncul ke permukaan. Di antara solusi yang kian sempit, harapan mengurangi macet Jakarta dinilai bisa bertumpu pada aturan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar.
Solusi ERP sebenarnya wacana lama, bahkan sejak Presiden Joko Widodo masih jadi Gubernur DKI Jakarta. Tiang sensor ERP juga sudah pernah dipasang di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Menteri PUPR Tawarkan Perpanjang Konsesi untuk Turunkan Tarif Tol
Namun, rencana jalan berbayar ini agak berbeda dari wacana dahulu. Yang ingin diterapkan adalah mobil masuk Jakarta harus bayar. Hingga berkembang isu bahwa ini soal wacana “balas dendam” daerah, saat mobil Jakarta juga harus bayar saat masuk wilayah lain.
Rupanya sang empunya isu muncul dari pernyataan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono yang melontarkannya ke wartawan, Jumat, pekan lalu.
Ia menilai, aturan ganjil genap hanya solusi jangka pendek. Bambang mengatakan Pemprov DKI jadi memberlakukan jalan berbayar elektronik atau ERP di pintu masuk Ibu Kota. Misalnya, mobil dari Bekasi masuk Jakarta langsung kena tarif.
Ia pun meluruskan bahwa tak hanya mobil dari luar kota saja yang harus bayar, aturan juga akan diberlakukan untuk kendaraan plat B. Aturan ini, dia yakini, akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi karena pengendara harus mengeluarkan biaya ekstra.
Menurutnya, masalah transportasi di Ibu Kota memang semakin kompleks karena melibatkan mobilitas mobil dari wilayah lain, terutama daerah penyangga Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi. Meminjam Data BPTJ, pada 2018, ada 50 juta pergerakan di Jakarta.
Kendati demikian, Bambang sendiri mengaku bahwa wacana ERP memang bukan gagasan baru. “Iya, sepertinya ada salah interpretasi. Saya juga meminta maaf ketika penjelasan saya kurang jelas, sehingga menimbulkan interpretasi lain,” kata Bambang.
Gubernur Anies Baswedan baru dengar wacana ERP
Gubernur Anies Baru Dengar
Sebelumnya, saat dikonfirmasi wartawan balai kota, Gubernur Anies Baswedan mengaku baru mendengar soal wacana mobil masuk Jakarta harus bayar. Ia mengatakan akan mempelajarinya terlebih dahulu. “Saya pelajari dulu,” kata Anies, Jakarta, Senin, (26/3) kemarin. Menurutnya, aturan ERP di gerbang Ibu Kota baru wacana.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengaku belum bisa berbicara banyak soal wacana tersebut. Ia menyampaikan bahwa wacana itu harus dibicarakan secara menyeluruh. “Kan harus dibicarakan secara komprehensif. Tidak hanya untuk kepentingan DKI, tapi juga kepentingan pemerintah penyangga,” ujar Andri.
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan usulan itu. Sebab, tanpa disadari, masyarakat memang sudah membayar ketika masuk ke Ibu Kota.
“Sekarang kan enggak usah rush hour juga, masuk Jakarta bayar kan? Dari Bekasi, Tangerang, Bogor masuk Jakarta kan bayar mereka? Apa gratis?” kata Djoko. Ia menjelaskan maksudnya adalah berupa uang tol.
Baca Juga: Kapolri Klaim Ganjil Genap Bekasi Turunkan Kepadatan 40 Persen
Namun, ia tak menampik bahwa hal itu tetap tidak membuat masyarakat beralih ke transportasi umum. “Wong sudah bayar tol, mahal lagi, ya diam saja macet itu kan,” ujar Djoko. Ia pun setuju penerapan ERP bisa dilakukan.
Namun, dia menambahkan, pemerintah harus memperbaiki sistem transportasi umum sebelum memberlakukan ERP. Kendaraan umum harus menjangkau hingga ke perumahan-perumahan. Jika tidak, masyarakat enggan beralih ke transportasi umum.
“Contoh Bekasi. Bekasi ke Jakarta itu, setelah diterapkan ganjil genap, ya terpaksa orang mengikuti kan. Tapi apa yang terjadi? Sebagian orang Bekasi tidak mau mengikuti kebijakan itu.
Ketika di situ disediakan bus premium, nyaman, mau enggak pindah? Sedikit kan? Coba busnya itu taruh di setiap semua kawasan perumahan, saya yakin mereka akan berpindah,” terangnya.
Sibuk Urus Tanah Abang
Penataan Tanah Abang
Bagi Djoko, wacana lama yang mencuat ini sekaligus menjadi alarm pengingat Pemerintah DKI Anies-Sandi yang sibuk mengurusi masalah Jatibaru, Tanah Abang, ataupun becak listrik.
“Tapi sayangnya Jakarta tampaknya adem ayem gitu kan (soal macet). Mungkin pusing dia ngurusin Jatibaru, becak listrik itu kan, enggak signifikan. Mestinya ini porsi Jakarta. Akhirnya sekarang orang jadi mengenal BPTJ kan?
Sederhana itu. Jadi itu sama dengan LRT. Enggak apa-apa, jadi justru kalau sekarang diwacanakan biar warga Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) siap tidak kagetan. Setuju saya,” kata Djoko.
Baca Juga: Operasi Green Line Resmi Diberlakukan, Menhub: Masyarakat Diharapkan Beralih ke Angkutan Massal
Sekadar informasi, kemacetan di Jakarta memang diketahui sudah mendunia. Survei Boston Consulting Group (BCG), yang bekerja sama dengan Uber, mengatakan ibu kota Indonesia ada di posisi dua terparah di Asia Tenggara. Riset dilakukan pada 9.000 responden di sembilan kota besar Asia akhir 2017 lalu.
Rata-rata pengendara terjebak macet di Jakarta adalah 68 menit, selisih empat menit di bawah Bangkok, Thailand yang ada di posisi puncak. Belum sampai di situ, pengemudi kendaraan di Jakarta butuh sekitar 21 menit untuk mencari tempat parkir.
Jakarta disebutkan butuh area parkir sebesar 24 ribu kali lapangan sepak bola untuk menampung semua mobilnya. Semua tertulis dalam laporan survei berjudul, Unlocking Cities: The impact of ridesharing in Southeast Asia and beyond. Pada kesimpulan, disebut bahwa Jakarta diprediksi akan mengalami macet total pada 2022.
Kini, tinggal menanti kebijakan apa yang akan dikeluarkan Anies-Sandi.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
