Wamen ESDM: Penghapusan PNBP atas Komponen Harga Gas Menunggu Keputusan Menkeu
Jakarta – Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan rencana menghilangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas gas bagi beberapa industri masih dievaluasi dan menunggu keputusan Menteri Keuangan.
“Pemerintah masih mengevaluasi potensi kehilangan penerimaan negara dan melihat efeknya terhadap perekonomian,” kata Arcandra di Komplek Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (24/1).
Menurut Arcandra, penghapusan PNBP jumlahnya beragam. Namun, secara keseluruhan pengurangannya di bawah US$ 1 per MMBTU. Karena itu efeknya terhadap penurunan harga gas juga tidak akan signifikan sehingga Kementerian Keuangan masih melakukan perhitungan dampak penghapusan PNBP tersebut.
“Ibu Menkeu bilang ini efeknya berapa kalau dihilangkan (PNBP), karena pendapatan negara berkurang juga. Nanti kami tunggu Menkeu,” ujar Arcandra.
Dia mengatakan, sejauh ini tercatat sudah 56 perusahaan yang sudah diproses perhitungan efek. Jika PNBP dihilangkan dari 80 perusahaan, itu berdasarkan rekomendasi Kementerian Perindustrian. Dari 80 perusahaan tersebut, total kebutuhan gas hanya sebesar 21 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) . Sementara besaran PNBP berkisar antara US$ 0,3 sampai US$ 0,7 per MMBTU. Berdasarkan perhitungan, total potential loss atau potensi kehilangan PNBP mencapai US$ 4,3 juta.
“Industri yang minta turun itu sekarang lagi diproses ada 56 yang mengajukan jumlahnya 80 perusahaan dan gasnya 21 MMSCFD,” tutur Arcandra.
Arcandra menegaskan, meskipun PNBP dihilangkan, harga gas ke industri juga belum tentu sesuai dengan Perpres Nomor 40 Tahun 2016 yang mengamanatkan harga gasnya dibawah US$ 6 per MMBTU. Apalagi, tambah Arcandra, harga ICP yang menjadi salah satu komponen perhitungan harga gas saat ini juga sedang merangkak naik.
“ICP sekarang US$60, 11% nya US$6,6 . Itu LNG-nya saja, belum regasnya, jadinya berapa,” paparnya.
Seperti diketahui, penurunan harga gas industri merupakan salah satu poin dari paket kebijakan ekonomi jilid 3 yang diluncurkan pada 2015 lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan perintah khusus melalui Perpres Nomor 40 Tahun 2016, bahwa harga gas bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna gas bumi dan harga gas Bumi lebih tinggi dari US$ 6 per MMBTU, Menteri (ESDM, red) dapat menetapkan harga gas bumi tertentu.
Penetapan harga gas bumi tertentu sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi pengguna gas bumi yang bergerak di bidang, industri pupuk; petrokimia; oleochemical; baja; keramik; kaca; dan industri sarung tangan. Namun sejauh ini baru tiga industri yang menerapkan harga gas sesuai dengan Perpres yakni baja, pupuk dan petrokimia yang telah ditetapkan dalam Permen ESDM No 40 tahun 2016.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
