WIPO Mendukung Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia
Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan delegasi World Intellectual Property Organization (WIPO) yang dipimpin Direktur Jenderal WIPO Francis Gurry di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir. Sementara itu, Dirjen WIPO Francis Gurry disertai Direktur WIPO untuk Kawasan Asia Pasifik Andrew Michael Ong, Senior Program Officer, WIPO Kawasan Asia Pasifik Yen Min Tan dan Deputi Direktur WIPO Chandra Darusman.
Setelah pertemuan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa kedua pihak banyak membicarakan soal transformasi perekonomian Indonesia.
Sebagaimana yang kita tahu, Presiden Joko Widodo pernah memaparkan bahwa Indonesia harus bisa mengembangkan perekonomiannya dari yang semula berbasis sumber daya alam (bahan mentah) menjadi ekonomi yang berbasiskan nilai tambah, kreativitas, dan inovasi.
“Tadi kita banyak berbicara seputar isu meningkatkan inovasi supaya kita bergerak dari resource based economy menuju kepada innovation based economy. Kita harus mendorong inovasi untuk pertumbuhan ekonomi termasuk di dalamnya dengan bantuan WIPO dan perlindungan kekayaan intelektual,” ujar Yasonna.
Properti intelektual telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian banyak negara. Inilah yang akan diupayakan oleh pemerintah bersama dengan WIPO.
“Berkaca dari negara-negara maju seperti Jepang dan Tiongkok, properti intelektual merupakan mesin pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Kita harus mengarah ke sana,” ucapnya.
Francis Gurry sendiri menyinggung soal visi Presiden Joko Widodo mengenai industri kreatif. Pihaknya pun siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan visi ekonomi itu.
“Kami mendukung visi Presiden mengenai industri kreatif. Industri kreatif sebagai sumber lapangan pekerjaan dan merupakan keunggulan utama Indonesia dengan sumber kekayaan budayanya yang sangat besar,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga mendampingi Presiden menambahkan, industri farmasi Indonesia akan menerapkan inovasi terkait HAKI tersebut.
“Kalau inovasi ini ujungnya adalah HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Kalau sekarang inovasi industri yang lebih tinggi itu industri farmasi misalnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang kuat, sehingga dengan HAKI tersebut, negara dan lokasi dari sumber bahan baku dalam obat-obatan akan tercantum dalam kemasannya.
“Kalau nanti kita masuk di penandatangan ini, ingredients itu akan disebut aslinya dari Indonesia. Kemudian geografinya disebut. Dengan penyebutan itu, dalam pengembangan riset berikutnya Indonesia lebih mudah dilibatkan dalam riset. Sehingga untuk produk-produk kita bisa menjadi full pemegang paten,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa data merupakan kunci untuk pengembangan industri manufaktur berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) misalnya dalam industri farmasi.
“Contohnya BPJS itu 170 juta orang ter-cover BPJS. Kalau datanya itu bisa terkelola dengan baik, itu terdiri dari 170 juta data base terhadap solusi penyakit. Itu dengan artificial intelligence kita bisa mengetahui obat apa yang sangat efektif, efisien, dan cocok. Nah ini bisa mengembangkan industri farmasi di dalam negeri,” katanya.
Ratifikasi Protokol Madrid
Menteri Perindustrian juga mengatakan, Indonesia akan menjadi negara ke-100 yang meratifikasi Protokol Madrid, yaitu perjanjian internasional yang memungkinkan pemilik merek dagang untuk mencari pendaftaran di salah satu negara yang telah bergabung dengan Protokol Madrid dengan mengajukan aplikasi tunggal.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan Peraturan Presiden terkait hal tersebut. “Kita sudah tanda tangan beberapa tahun yang lalu. Lalu ini Perpres pengesahan,” terangnya.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
