Zakir Naik Kehilangan Kewarganegaraan
Mumbai – Kabar mengejutkan menimpa Pengkotbah Muslim, Zakir Naik. Pemerintah India baru saja mencabut paspornya atas rekomendasi badan investigasi India, National Investigation Agency (NIA). Sebelumnya Nia memang telah memasukkan nama Naik dalam daftar orang dengan Unlawful Activities (Prevention) Act terkait terorisme.
Pencabutan paspor oleh kantor paspor regional di Mumbai ini membuat Naik tak lagi memiliki kewarganegaraan. Seperti dilansir The Times of India, pencabutan ini untuk ketiga kalinya setelah dirinya mangkir dari panggilan pemeriksaan terkait pidato Naik yang diduga menghasut pemuda untuk melakukan tindakan teror.
Meminjam pernyataan seorang pejabat India, Naik dilaporkan melakukan perjalanan ke Arab Saudi, Malaysia, dan negara-negara lain setelah meninggalkan India tahun lalu. Diharapkan pencabutan paspor ini bisa membatasi pergerakannya.
Adapun sebelum paspornya dicabut, asisten petugas paspor di Regional Passport Office (RPO) Mumbai telah menulis surat kepada Naik pada 3 Juli lalu. Surat tersebut berisi permintaan pada Naik untuk menemuinya pada hari kerja antara pukul 10.00-12.30 dalam waktu 10 hari dan turut membawa paspornya tertanggal 20 Januari 2016. Asisten petugas tersebut juga telah mencantumkan peringatan akan mencabut paspor jika Naik tidak mau bekerja sama.
“Gagal menyerahkan paspor akan memaksa kita untuk melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan Undang-Undang Paspor, 1967 melawan Anda,” demikian salah satu petikan tulisannya.
Permintaan NIA
Surat yang dilayangkan RPO tersebut memang atas permintaan tertulis dari NIA tertanggal 29 Juni lalu. Badan Investigasi Nasional itu rupanya sudah tak bisa menolerir perlakuan Naik yang dinilai enggan bekerja sama. Tiga kali menurut Badan tersebut sudah cukup. Apalagi panggilan tersebut telah lama disampaikan yakni pada 28 Februari, 15 Maret, dan 31 Maret. NIA pun mengeluarkan surat perintah tak terbantahkan (Red Notice) untuk Naik pada tanggal 21 April.
Pengkotbah yang juga pernah ke Indonesia itu meninggalkan India pada 13 Mei tahun lalu. Badan Investigasi Nasional telah mengumpulkan bukti dari lembaga milik Naik, Islamic Research Foundation, dan Peace TV yang digunakan untuk menyebarkan kebencian antaragama. Pemerintah pun telah melarang lembaga Naik dan mengambil alih saluran TV-nya.
Tak cuma itu, selama penyelidikan, NIA juga mengklaim telah menemukan 37 properti milik Naik dan perusahaan yang dijalankan olehnya. Nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rs 100 crore.
W. Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
