Aturan Baru Lelang Gula Rafinasi 2018: Industri Besar Cukup Melaporkan Kontraknya
Jakarta — Dalam sistem lelang gula rafinasi yang bakal bergulir Januari 2018, pemerintah menyebut, para pelaku usaha hanya perlu melaporkan kontraknya. Menurut Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Bachrul Chairi, bagi industri yang telah memiliki kontrak tidak perlu mengikuti proses lelang. Mereka hanya diminta untuk melaporkan ke dalam sistem lelang.
“Kami hanya meminta kepada industri besar yang telah memiliki kontrak untuk melaporkan,” ujar Bahrul, Rabu (27/9/2017).
Pemerintah, Bachrul menjelaskan, menginginkan adanya transparansi penggunaan gula rafinasi. Dengan demikian, ke depan dapat disusun neraca gula nasional dengan data yang lebih akurat.
Saat ini, pemerintah memerlukan pihak ketiga sebagai penyelenggara lelang untuk membantu proses pendataan distribusi gula rafinasi. Hal itu, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Transparansi Gula Nasional Supriyanto Sardjowikarto mengatakan, IKM tidak memiliki masalah dalam mengakses gula rafinasi. Biasanya, para pelaku memesan bahan baku tersebut secara kolektif melalui koperasi. “Sekarang harga yang kami beli sudah termasuk pajak dan biaya transportasi tetapi dengan lelang malah bakal menambah biaya karena belum termasuk biaya tersebut,” paparnya.
Dalam perjalanan aturan skema lelang gula rafinasi, beberapa aturan terkait buyers alias pembeli telah diubah oleh pemerintah seperti proses penyerahan barang. Semula, pembeli diwajibkan menanggung biaya pengiriman dari gudang penjual ke gudang pembeli atau disebut sistem loco gudang. Sedangkan dalam aturan baru, pembeli dapat memilih pula model sebaliknya.
Dalam proses lelang, para pembeli tidak dikenakan biaya sama sekali. Pengenaan biaya hanya dilakukan untuk pemesanan produk gula rafinasi dengan kategori khusus yang semula diatur sebesar Rp3 juta diturunkan menjadi Rp1 juta.
Besaran jaminan dalam aturan lelang gula rafinasi yang baru diubah dari 10% menjadi 5%. Bentuk penjaminan yang semula hanya uang dan deposito, ditambah dengan satu jenis yakni insurance bond.
Pengaturan lainnya yang ditambahkan, adalah proses pengambalian gula rafinasi dari produsen kepada pembeli. Hal tersebut, sebelumnya tidak diatur kemudian dalam pengaturan baru ditetapkan paling lambat dua minggu setelah barang diterima gudang pembeli.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
