Bareskrim: Sindikat Narkotika di Indonesia Dikendalikan Jaringan Malaysia
Jakarta – Berdasarkan data dari World Drugs Report pada 2017 yang diterbitkan UNODC di 2015 silam, seperempat miliar penduduk dunia telah menjadi penyalahguna narkotika. Sembilan juta orang per tahunnya bahkan harus kehilangan nyawa karena barang berbahaya ini.
Belum lagi masalah semakin bertambah karena munculnya jenis narkoba baru yang beredar di masyarakat dunia. Kekhawatiran global juga terasa hingga di kawasan ASEAN khususnya antara Indonesia dengan Malaysia.
“Sindikat asal Indonesia banyak membeli “barang” dari Malaysia dengan modus pembayaran 30% terlebih dahulu, baru “diselesaikan” setelah “barangnya” datang,” kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto, dalam keterangan resmi yang diterima Fakta.News, Selasa, (7/11).
Ari Dono menguraikan fakta krusial lain dari masuknya narkoba ke Indonesia. “Sindikat narkotika di Indonesia khususnya yang ‘beroperasi’ di wilayah Aceh, Medan, dan berjumlah sangat besar itu adalah bagian dari jaringan narkotika Malaysia,” kata dia.
Untuk itu, selaku institusi penegak hukum, Polri maupun Polis Diraja Malaysia memiliki tanggung jawab yang tidak mudah untuk menanggulangi salah satu persoalan pelanggaran pidana ini.
“Sehingga kita bersama-sama diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk memutus dan menghancurkan sindikat perdagangan gelap narkotika,” tambah Ari.
Berangkat dari komitmen bersama itu, Bareskrim Mabes Polri dan JSJSN akan bekerja sama menghentikan peredaran narkoba di Indonesia dan Malaysia.
“Kerja sama dan pembahasan bersama yang pastinya harus meningkat itu terutama dalam hal pengungkapan dan pengembangan money laundring yang berasal atau predicate crime-nya dari kejahatan narkotika. Fakta yang berangkat dari data mengungkapkan bahwa banyak jaringan narkotika di Indonesia dikendalikan oleh jaringan Malaysia,” ucap Ari.
Berdasarkan data yang dimiliki Bareskrim Mabes Polri yang berhasil diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba, mencatatkan keterlibatan sindikat pelaku dari Indonesia maupun Malaysia. Dari tahun 2015 hingga Oktober 2017, setidaknya sebanyak 129 orang warga negara Malaysia yang terlibat jaringan internasional peredaran narkotika.
Cetta Elina
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
