Berencana Menggunakan Sumber Dana Tapera untuk Pembiayaan Perumahan Rakyat
Jakarta – Program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera dinilai sejumlah pihak, berpotensi menimbulkan clash dengan program yang ada saat ini. Namun, pemerintah berencana mencari sumber pendanaan perumahan dari Tapera.
Pasalnya, Tapera menggunakan instrumen pungutan upah pekerja, yang hasilnya akan diakumulasi secara nasional guna pembiayaan perumahan bagi masyarakat menengah bawah. Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) juga sudah masuk ke sektor properti.
Namun, hal tersebut ditepis oleh BPJS TK. BPJS TK melalui direktur utamanya Agus Susanto mengatakan, Tapera dapat menjadi instrumen yang mendukung program sejuta rumah.
“Saya kira semua pihak perlu duduk bersama untuk melakukan harmonisasi supaya segala sesuatu dapat berjalan dengan baik,” ujarnya , Selasa (24/10/2017).
Senada dengan Dirut BPJS TK, Direktur Utama BTN Maryono memberikan sinyal tetap mendukung semua instrumen pembiayaan terkait realisasi perumahan bagi masyarakat, khususnya pada segmen menengah bawah.
“Program Tapera ini harus mendukung instrumen pembiayaan satu sama lain, sehingga sumber dananya tidak hanya dari BPJS Ketenagakerjaan saja,” katanya.
Secara terpisah, pengamat perumahan Ali Tranghanda mengatakan, Tapera dapat menjadi salah satu alternatif pendanaan perumahan yang dapat menekan biaya bunga karena menggunakan instrumen jangka panjang.
“Dana yang dikumpulkan dari Tepera dapat menyokong pembiayaan perumahan bagi masyarakat menengah bawah yang selama ini menjadi fokus pemerintah. Selain itu, instrumen ini juga dapat membantu anggaran subsidi skema FLPP,” katanya.
Harapannya, lanjut Ali, nantinya dana Tapera itu harus benar-benar menyasar pada segmen masyarakat bawah, sehingga pengelolaan dana tersebut dapat tepat sasaran dalam penyaluran pembiayaan perumahan.
Kendala yang dihadapi dalam proses realisasi Tapera, lanjut Ali, lebih kepada mekanisme pengkolektifitasan dana yang saat ini dilakukan perusahaan kepada pekerjanya. Dalam hitungannya, potensi dana yang dapat terkumpul melalui Tapera sekitar Rp50 triliun pertahun.
“Harusnya ada satu lembaga saja yang melakukan pemotongan atau pengumpulan iuran kepada pekerja, misalnya berapa persen per bulan. Jadi perusahaan tidak perlu melakukan pemotongan upah pekerja dengan membayar beberapa iuran,” tuturnya.
Kabarnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengusulkan modal awal Rp2,5 triliun sebagai anggaran Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Kendati begitu, hal tersebut belum menjadi kepastian tetap karena masih dalam tahap pembahasan. Dalam wacana yang berkembang, Tapera nantinya akan memungut iuran sebesar 2,5% dari pekerja. Sementara itu, 0,5% lagi akan dibebankan kepada perusahaan.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
