“BLK Akan Kami Upgrade untuk Generasi Milenial”
Kemenaker mengotimalkan pelatihan kerja dan menyalurkannya (Foto: maklumat.id)
Problem dalam birokrasi kita sebenarnya seperti apa?
Problemnya, kalau dari pengalaman saya di kementerian bukan di ketidaktahuan atau ketidakmengertian, tapi karena political will. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bahwa mereka ini tidak mampu? Ya mampu, tapi political will-nya yang tidak ada. ini disebabkan karena pengaruh sistem yang sudah sedemikian lama. Karena itu, terobosannya hanya satu, namanya adalah kontrol atasan, pengawalan atasan. Atasan itu mulai dari direktur, Eselon II, Eselon I, bahkan menteri.
Karena kalau Eselon II dan Eselon I ini hanya terima dari bawah saja, terus tidak ngecek lagi ya sudah, jadinya negara ini dikendalikan oleh lapisan-lapisan bawah dari birokrasi. Karena mungkin beban yang sudah begitu banyak. Contohnya RKK (Rencana Kerja Kementerian). Pola yang saya temukan disitu adalah rata-rata kegiatan, itu yang disebutkan belanja pendukung dan itu biaya yang dialokasikan lebih besar. Kemudian saya memberi catatan bahwa tolong di review dan diperbaiki. Mestinya anggaran untuk belanja inti itu harus lebih besar, dan saya mau ini mencapai 80%, anggaran pendukung tidak boleh lebih dari 20%.
Ini untuk memudahkan jajaran saya, saya kasih perintah dan contoh. Contohnya anggaran pemulangan TKI. Misalnya Rp3 miliar, kok bisa biaya pemulangannya hanya Rp500 juta tapi biaya pendukungnya sampai Rp2,5 miliar? Saya suruh memperbaikinya. Tiga hari kemudian dokumennya balik lagi, dan yang terjadi adalah yang soal TKI tadi sudah berubah lebih bagus. Tapi yang hanya dirubah hanya soal TKI itu saja, sementara yang lainnya tidak berubah. Artinya yang dirubah itu hanya contohnya saja.
Berapa besar anggara yang berhasil diefisiensikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2017?
Angkanya lagi saya minta untuk dihitung. Tapi bagi kami itu besar efisiensinya, karena dari belanja-belanja yang sifatnya pendukung begitu dipakai untuk menambahkan program, sehingga banyak program-program baru. Misalnya, kami upgrade untuk Balai Latihan Kerja (BLK) dan segala macam itu kan tidak ada anggarannya. Misalnya, kami punya BLK Garmen untuk melatih menjahit. Sehingga bisa membawa manfaat bagi mereka.
Nah, anak generasi milenial apa bisa? Kami harus upgrade ini. Kejuruannya tetap jahit garmen, tapi harus diupgrade menjadi fashion design, anak-anak diajari mencari ide, mencari inspirasi, inspirasi dibuat menjadi pola, polanya kemudian dipotong-potong kemudian dijahit, setelah dijahit mereka diajari membuat perusahaan, diajari membuat branding, marketing. Nah, itu yang sedang kami upgrade, mungkin April 2018 nanti untuk fashion design selesai.
Ini ada dua, satu di Semarang yaitu BLK Garmen kami upgrade menjadi fashion design lalu di BLK Bekasi ada satu kejuruan yaitu IT, itu kami upgrade menjadi animasi dan games.
BLK ini sudah ada di berapa daerah?
BLK itu totalnya ada 301, tapi dimiliki oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara yang langsung dibawah kementerian ini sekarang tinggal 17 karena ada otonomi daerah dulu. Kalau yang di kementerian itu bagus-bagus, kampus saja kalah sama BLK. Lahannya saja paling kecil enam hektar.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
