“BLK Akan Kami Upgrade untuk Generasi Milenial”
Penataan birokrasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di bawah kepemimpinan Hanif Dhakiri, penggunaan anggaran di Kemenaker semakin membaik. Hal ini dilakukannya sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal penataan birokrasi. “Beliau itu kan menginginkan birokrasi itu bisa bekerja secara efektir, efisien, cepat,” kata Hanif kepada Fakta.News.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, dalam penyusunan rencana kegiatan, dan anggaran kementerian atau lembaga (RKAKL) itu biasanya ada tiga tahap dalam kegiatanya, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pelaksanaan adalah kegiatan ini, sementara persiapan dan pelaporan adalah kegiatan pendukung.
Penyusunan RKAKL biasanya malah berfokus pada kegiatan pendukungnya, terutama dari sisi belanja. Belanja pendukung lebih dominan sementara belanja inti malah sedikit. “Ini yang harus diubah sehingga kegiatan berorientasi pada output,” ucapnya.
Hal ini pun kemudian mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi saat Jokowi menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Tahun 2018 di Istana Bogor Kepresidenan akhir tahun lalu.
Tak hanya itu saja yang dilakukan Hanif di Kemenaker selama tiga tahun menjabat Menteri Ketenagakerjaan. Dia juga menggagas program-program baru, seperti membuka Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melatih masyarakat. “Misalnya kami punya BLK garmen untuk melatih menjahit. Sehingga bisa membawa manfaat bagi mereka,” paparnya.
Fakta.News diterima Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, di ruang kerjanya, pada akhir 2017 silam. Pria kelahiran Semarang, Jawa Timur 45 tahun silam ini secara rinci memaparkan persoalan penataan birokrasi hingga membuka Balai Latihan Kerja tersebut. Berikut kutipan wawancaranya;
Selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti apa capaian kementerian yang Anda pimpin ini?
Suatu hari Presiden Jokowi pernah mengeluhkan tentang keadaan birokrasi. Beliau itu kan menginginkan birokrasi itu bisa bekerja secara efektif, efisien, cepat. Jadi benar-benar ada reformasi. Saya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
