Dorong Kemudahan Berusaha, Aturan Tata Niaga Ekspor Impor Dipermudah
Jakarta – Dalam rangka mendorong tingkat kemudahan berusaha di Indonesia, Pemerintah akan memberikan kemudahan di sektor tata niaga ekspor-impor. Pemerintah akan menurunkan presentase babang yang termasuk dalam larangan dan pembatasan atau lartas impor dan ekspor.
Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Bea dan Cukai (DBC) Fadjar Donny Tjahjadi, mengatakan saat ini, posisi lartas di Indonesia tercatat 48% atau sebanyak 5.223 dari hampir 10.826 pos tarif Harmonized System (HS) (BTKI – Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017) barang impor yang tata niaganya diatur oleh 15 Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai ketentuan Lartas.
Fadjar mengungkapkan, untuk menenggari jumlah lartas tersebut, pemerintah telah menyiapkan empat strategi. Salah satunya adalah melakukan pergeseran kegiatan pengawasan dari border (wilayah kepabeanan) ke post border (di luar wilayah kepabeanan).
“Dari 5.229 HS Code tadi, 48,3% ini, nanti diharapkan hanya tinggal 20,8%, atau kurang lebih 2.256 HS code, ini yang ada di border,” ujar Fadjar di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (30/1).
Fadjar menambahkan, dengan perpindahan pengawasan ini, nantinya pengawasan barang masuk atau impor juga akan dilakukan langsung oleh Kementerian/Lembaga terkait.
Sebelumnya, masalah pengawasan hanya dilakukan sepihak oleh Direktorat Bea Cukai, hingga akhirnya barang-barang yang masuk menumpuk di gudang.
Nah, dengan keterlibatan Kementerian/Lembaga untuk melakukan pengawasan ini, diharapkan barang tidak lagi banyak menumpuk di gudang.
Meski demikian, Fajdar mengatakan DBC tetap akan melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan tingkat resiko yang tinggi, contohnya pangan. Selain itu, DBC juga tetap melakukan penelitian tarif dann nilai pabean untuk memastikan ketetapan di dalam penetapan tarifnya.
“Prinsipnya, pergeseran dari border ke post border itu tidak menghilangkan persyaratan impor. Akan tetapi hanya yang melakukan pengawasan itu sebelumnya dilakukan oleh DBC, dengan pergeseran itu dilakukan oleh K/L apakah BPOM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan atau lainnya,” kata Fadjar.
Dengan demikian, diharpakan barang bisa keluar lebih cepat, sehingga bisa menurunkan biaya logistik serta pengurangan dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan. Semua itu akan dilakukan pada 1 Februari 2018 mendatang.
“Bahwa dengan kita mencoba melakukan pengaturan tata niaga impor ini diharapkan kita bisa dukung iklim investasi di dalam negeri, kemudian menurunkan dweling time dan biaya logistik nasional dan juga memperbaiki peringkat EoDB (Ease of Doing Business/kemudahan berusaha),” tutur Fadjar.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
