Di GCTF, Indonesia Dorong Perempuan Perangi Radikalisme
New York – Dalam pertemuan tingkat menteri Global Counter-Terorism Forum di New York, AS, Indonesia menekankan pentingnya memberdayakan perempuan sebagai agen perdamaian. Indonesia mendorong dunia untuk meningkatkan pelibatan perempuan perangi radikalisme.
Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat mewakili Indonesia dalam forum internasional tersebut. Adapun pertemuan GCTF tersebut merupakan forum ke-9 yang berlangsung di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-73.
“Kami menekankan bahwa perempuan bisa menjadi target rekrutment (teroris), tapi perempuan bisa juga menjadi agen perdamaian,” katanya, Rabu (26/9) waktu setempat.
Baca Juga:
- Tangkal Radikalisme, Menhan Ajak Generasi Muda untuk Cinta Tanah Air
- Generasi Muda Muslim Tak Setuju Paham Radikalisme
- Cegah Radikalisme, Forum Rektor Izinkan BIN dan BNPT Masuk Kampus
Disampaikan dalam keterangan resmi, GCTF merupakan platform multilateral informal yang beranggotakan 30 negara. Forum ini dibentuk sejak 2011 dan berfungsi sebagai wadah respons upaya kerja sama penanggulangan terorisme.
Disebutkan juga bahwa forum ini memang fokus pada upaya-upaya untuk mengumpulkan sumber daya, keahlian, informasi yang nantinya dianggap krusial.
Bagi negara-negara anggota, forum ini hal itu dianggap penting. Kerja sama internasional sangat diperlukan mengingat ancaman terorisme bersifat lintas batas dan sudah melibatkan aktor-aktor non-negara.
Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang diminta menjadi anggota forum ini. Indonesia dianggap memiliki pendekatan komprehensif yang mengedepankan dialog dalam menghadapi ancaman terorisme.
“Oleh sebab itu tadi saya menyampaikan bahwa kalau kita ingin memberantas terorisme, maka tidak dapat hanya dilakukan di tingkat pengambil kebijakan. Tapi harus masuk ke komunitas, harus kerja sama dengan keluarga dan sebagainya,” kata Retno.
Retno lantas mengambil contoh inisiatif Desa Damai yang diprakarsai oleh Wahid Institute. Menurutnya, inisiatif tersebut bertujuan membuat komunitas yang toleran dan damai.
Terlebih di satu sisi memberikan pemberdayaan kepada perempuan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka dalam kegiatan ekonomi.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
