Hadapi Militan Rohingya, Bangladesh Ajak Myanmar Bentuk Operasi Militer Gabungan
Bangladesh – Konflik Rohingya yang kembali memanas dan meluas hingga sampai ke perbatasan Bangladesh membuat pemerintah Bangladesh menawarkan operasi militer gabungan dengan Myanmar untuk melawan militan Rohingya di perbatasan dengan Myanmar.
“Jika Myanmar berkehendak, pasukan keamanan kedua negara dapat melakukan operasi gabungan melawan militan, semua aktor non-negara atau Tentara Arakan (ARSA) di sepanjang perbatasan Bangladesh-Myanmar,” ujar seorang sumber kepada AFP.
Kejadian di Rakhine Utara yang sebagian besar dihuni masyarakat etnis Rohingya (etnis yang berasal dari Bangladesh), memanas kembali pasca terjadinya penyerangan secara serentak terhadap 30 pos polisi dan 1 markas tentara. Penyerangan ini mengakibatkan terbunuhnya beberapa polisi dan tentara, terbakarnya beberapa mobil polisi, serta jatuhnya korban dari masyarakat yang tidak berdosa Karena pemukiman penduduk ikut diserang juga.
Akibat penyerangan tersebut, aparat keamanan Myanmar segera melakukan operasi pemulihan keamanan namun mendapatkan perlawanan dari Arakan Rohingnya Salvation Army (ARSA) bersama beberapa masyarakat Myanmar. Hal ini menimbulkan pengungsian besar-besaran etnis Rohingnya dan penduduk Myanmar lainnya di wilayah Rakhine Utara yang selama ini menjadi pemukiman ilegal mereka (versi pemerintah).
Arakan Rohingnya Salvation Army (ARSA) merupakan kelompok militan yang selama ini melakukan perlawanan untuk melindungi minoritas Muslim dari gempuran pasukan keamanan Myanmar dan komunitas mayoritas Buddha di negara itu. Sejak Jumat pekan lalu, perlawanan dari ARSA memanas hingga bentrokan dengan militer Myanmar pun tak terhindarkan. Hingga kini, lebih dari 100 orang tewas, termasuk 80 militan.
Mengenai banyaknya rumah di pemukiman Rakhine yang terbakar, pemerintah menuding kejadian tersebut dilakukan oleh para milisi Rohingya yang membakar rumah minoritas non-muslim. Namun dari pihak warga Rohingya menyatakan kalau rumahnya yang dibakar oleh militer Myanmar.
Makin membesarnya gelombang kekerasan antara militer dan milisi ini pun membuat semakin banyak orang Rohingya kabur ke Bangladesh dengan menembus perbatasan secara ilegal. Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) pun menyebutkan bahwa lebih dari 3.000 warga Rohingya tiba di Bangladesh sepanjang akhir pekan.
Hal ini mengakibatkan pemerintah Bangladesh kewalahan menghadapi serbuan para pengungsi Rohingya yang datang dari Rakhine. Kedatangan para pengungsi tersebut dihalau oleh pasukan perbatasan Bangladesh dengan mengusir dan menutup rapat pintu perbatasan. Sikap pemerintah Bangladesh ini disebabkan Karena negaranya sudah tidak sanggup lagi menampung banyaknya imigran Rohingya sejak konflik kekerasan di Rakhine kembali memanas sejak beberapa tahun yang lalu.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pun meminta Bangladesh untuk membantu para warga sipil yang kabur tersebut karena “banyak dari mereka merupakan perempuan dan anak-anak, beberapa di antaranya terluka.”
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
