Ini Strategi KKP Genjot Ekspor Perikanan
Jakarta – Direktur Jendral Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk bisa meningkatkan nilai ekspor ikan dalam negeri.
Menurut dia, ada dua hal yang dilakukan KKP untuk bisa menggenjot ekspor ikan tersebut, yakni faktor dalam negeri dan luar negeri itu sendiri. Untuk dalam negeri, strategi yang dilakukan KKP adalah melihat ketentuan negara tujuan ekspor terlebih dahulu.
“Negara tujuan ekspor pasti memiliki berbagai macam persyaratan. Contoh Amerika, Jepang, Uni Eropa, China. AS punya ketentuan yang diatur oleh FDI (Foreign Direct Investment) otoritas pangan,” ucap Nilanto dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB), di Gedung Serbaguna Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (19/1).
Menurut Nilanto, pemerintah di sini bertugas untuk membina para pelaku usaha tersebut agar bisa mengekspor produk sesuai dengan ketentuan yang dimiliki oleh setiap negara tujuan. Artinya, produk-produk yang akan diekspor nanti harus memenuhi standar kualitas yang diminta. Jika semua produk bisa sesuai dengan ketentuan, maka ekspor bisa berjalan dengan lancar berjalan dan jumlahnya pun akan semakin banyak.
“Semua perusahaan minimal bisa memenuhi standar yang ditetapkan negara tujuan. Untuk keamanan pangan safety, tidak boleh ada kandungan ini-itu. Termasuk ketentuan tidak boleh ikannya ini, ditangkap dengan kapal alatnya tidak ramah lingkungan. Hal-hal itu faktor eksternal yang harus menjadi perhatian kita di dalam negeri,” paparnya.
Sementara itu, untuk strategi di sektor luar negeri, tambah Nilanto, pihaknya saat ini tengah berupaya untuk menghilangkan bea ekspor ke negara tujuan.
“Untuk produk perikanan laut di Asean, Indonesia di selatan ada Timor Leste, di timur laut ada PNG, di utara ada Filipina, tiga tiganya sudah menikmati tarif nol persen masuk ke Uni Eropa. Sementara Indonesia untuk produk yang sama rangenya mulai dari 17-24%. Bisa dibayangkan betapa beratnya kawan-kawan industri dalam negeri bisa bersaingan dengan produk yang diekspor negara-negara tersebut,” jelas Nilanto.
Nah, upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan perundingan terkait dengan Free Trade Agreement (FTA) yang di kepalai oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dalam perundingan itu, kata Nilanto, KKP berupaya untuk membawa tarif impor yang dikenakan pada produk Indonesia agar bisa dikaji kembali.
“Semua sektor ada di bawah Kemendag. Untuk melakukan perundingan terkait beberapa isu, KKP memperjuangkan tarif impor yang dikenakan pada produk Indonesia harus ditinjau kembali,” ujar Nilanto.
Untuk diketahui, berdasarkan data dari KKP, kinerja ekspor produk perikanan Indonesia periode Januari – November 2017 sebesar US$ 4,09 miliar dengan volume ekspor 979.910 ton. Tren ekspor Januari-November 2017 mengalami kenaikan 8,12% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar US$ 3,78 miliar.
Selemtara itu, jika melihat tren pada lima tahun ke belakang, yakni 2012-2017 naik 1,71 % per bulan dengan kenaikan volume 1,63 % per bulan. Di sisi lain, nilai dan volume impor sampai dengan November 2017 mencapai US$ 433.380 dan 346.350 ton. Tren impor Januari-November 2017 mengalami kenaikan 14,43% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Akan tetapi, hal ini tidak berpengaruh terhadap nilai neraca perdagangan karena persentase impor hanya 10,31% terhadap nilai ekspor.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
