Jalan Kontroversi Bhayangkara FC Jadi Juara Liga 1
Surabaya – Usia Bali United memuncaki klasemen Liga 1 2017 setelah menumbangkan PSM Makassar, Senin (6/11) lalu akhirnya hanya sesaat. Keesokannya, Bhayangkara FC kembali merebut posisi puncak setelah dinyatakan menang WO atas Mitra Kukar yang dianggap melanggar Komisi Disiplin (Komdis) karena memainkan pemain yang sebenarnya tidak boleh bermain lantaran terkena akumulasi di pertandingan sebelumnya.
Atas kesalahan Mitra Kukar yang disebut-sebut sebagai kelalaian panitia Liga 1 tersebut, Bhayangkara FC berhak menang 3-0 alias WO, sehingga poinnya menjadi sama-sama 65 dengan Bali United. Padahal laga sempat dimainkan dan berakhir 1-1. Namun usai laga, Bhayangkara langsung melayangkan surat protes pada Komdis karena menganggapi Mohamed Sissoko (pemain Mitra Kukar) seharusnya tidak boleh bermain. Protes Bhayangkara tersebut pun berhasil menganulir hasil 1-1, dan mengubahnya menjadi kemenangan 3-0.
Pihak Mitra Kukar sendiri merasa tidak melakukan kesalahan memainkan Sissoko. Menurut mereka, tidak ada nama Sissoko dalam daftar pemain yang dilarang bertanding pada laga Mitra Kukar vs Bhayangkara. Adapun nama yang terdaftar tidak boleh main hanya nama Herwin Tri Saputra dan Indra Kahfi. Bahkan ketika mereka menyerahkan DSP (Daftar Susunan Pemain) yang menyertakan Sissoko sebelum laga, tak ada teguran dari pengawas pertandingan.
Hal ini mengingatkan banyak orang pada 2014 lalu, saat klub Legia Warsawa harus menerima kenyataan gagal lolos kualifikasi Liga Champions. Hal itu disebabkan mereka dinyatakan kalah 3-0 oleh UEFA setelah kedapatan memainkan pemain yang sedang menjalani hukuman larangan bertanding. Kemenangan 4-1 di leg pertama, yang dilanjut dengan kemenangan 2-0 pada leg kedua, tak berarti apa-apa karena agregat pertandingan akhirnya 4-4 (2-0 diganti 0-3), dan Celtic, lanwannya saat itu, menang agresivitas gol tandang.
UEFA menyatakan Legia bersalah karena memainkan Bartosz Bereszynski, yang sebelumnya mendapatkan hukuman larangan tiga kali bertanding. Terang saja pihak Legia berang. Menurut mereka, Bereszynski sudah tiga kali tidak dimainkan Legia, yakni pada leg pertama melawan Celtic dan dua leg menghadapi St. Patrick. Hanya saja UEFA berdalih dua pertandingan melawan St. Patrick tidak dihitung karena Bereszynski baru masuk daftar 25 pemain Liga Champions Legia jelang melawan Celtic (setelah mengalahkan St. Patrick).
Nah, jika acuannya ketegasan yang dilakukan UEFA, maka hukuman terhadap Mitra Kukar saat ini seharusnya bisa diterima. Legia pun saat itu didakwa Pasal 18 regulasi UEFA Champions League dan Pasal 21 regulasi disiplin UEFA. Sementara untuk Mitra Kukar, tidak didiskualifikasi dari Liga 1 atau absen pada Liga 1 musim depan saja sudah untung. Sebab Legia justru mendapatkan hukuman tambahan yakni absen di kompetisi UEFA musim berikutnya.
Nah pertanyaannya sekarang, benarkah Mitra Kukar bersalah seperti yang didakwakan Komdis PSSI? Pasalnya ada tudingan justru Komdis yang lalai.
Dalam surat putusan Komdis yang menjadi viral, surat bernomor 116/L1/SK/KD-PSSI/X/2017 itu menyebutkan Mitra Kukar dihukum kalah 3-0 dan denda 100 juta rupiah setelah mengacu Pasal 31 Kode Disiplin PSSI, dan dinyatakan melanggar pasal 55 Kode Disiplin PSSI. Hukuman tersebut terkait dimainkannya Sissoko pada laga melawan Bhayangkara 3 November lalu.
Mantan Gelandang Liverpool dan Juventus tersebut dilarang bermain setelah mendapatkan kartu merah langsung saat melawan Borneo FC. Menurut pasal 57 ayat 3 pada regulasi Liga 1, hukuman kartu merah langsung adalah satu pertandingan. Maka sudah pasti, Sissoko diwajibkan absen pada laga berikutnya, yakni melawan Persib Bandung (27/10). Mitra Kukar pun tidak memainkannya. Sampai sini sah.
Kemudian tiba-tiba Komdis PSSI menyatakan pelanggaran Sissoko cukup fatal. Dalam aturan, seorang pemain jika dianggap melakukan pelanggaran fatal bisa masuk dalam bahasan sidang lanjutan di Komdis. Hasilnya hukuman larangan bertanding Sissoko diubah menjadi dua pertandingan. Keputusan itu tertuang dalam surat putusan bernomor 112/L1/SK/KD-PSSI/X/201 tertanggal 28 Oktober, sehari setelah pertandingan melawan Persib.
Artinya, Sissoko benar adalah pemain ilegal di laga melawan Bhayangkara. Namun yang menjadi pertanyaan, pihak Mitra Kukar tidak mendapatkan salinan surat tersebut, sehingga mereka berani memainkan Sissoko. Maka bisa jadi Mitra Kukar tidak tahu akan adanya hukuman tambahan untuk Sissoko.
Perlu diketahui juga, surat putusan Komdis memang akan mampir dulu ke pihak operator liga. Dari situ, salinan surat tersebut baru disampaikan ke klub-klub Liga 1. Atas dasar itulah Bhayangkara mengaku mengetahui hukuman untuk Sissoko masih berlanjut, namun seharusnya diketahui juga oleh Mitra Kukar.
Singkat cerita, Mitra Kukar jelas bersalah karena melanggar putusan Komdis. Namun perlu dipertanyakan juga karena pihak Mitra Kukar mengklaim tidak menerima putusan tersebut. Terlebih pada hari pertandingan melawan Bhayangkara, mereka sempat tidak ditegur meski mendaftarkan Sissoko dalam DSP.
Bola panas pun dipandang berada di PT Liga. Merekalah yang seharusnya menjelaskan situasi sebenarnya. Jika memang PT Liga sudah mengirim surat tersebut pada Mitra Kukar dan Mitra Kukar tidak menerima surat tersebut karena kelalaian mereka sendiri, maka Mitra Kukar layak dihukum kalah 3-0 sesuai regulasi yang ada. Dengan artian, Bhayangkara FC mutlak mendapat 3 poin.
Apapun yang Terjadi, Bhayangkara Tetap Juara
Namun toh tetap saja semua itu percuma karena di sisa satu laga terakhir, Bhayangkara berhasil melumat Madura United 3-1 di Stadion Bangkalan, Madura, Rabu (8/11). Hasil ini membawa Evan Dimas Cs menambah tiga poin menjadi 68 dan berhak meraih predikat juara Liga 1. Kalaupun laga versus Mitra Kukar dinyatakan tak menghasilkan poin untuk Bhayangkara, yang artinya berpoins sama dengan Bali United (jika menang melawan Persegres Gresik, Minggu, 12/11), tim gabungan antara Persebaya Surabaya dengan Polri FC tersebut tetap juara karena unggul head to head.
Hanya saja, satu titik nila ini tentu saja sudah merusak sebelanga. Terlepas dari apresiasi yang tetap harus diberikan kepada Liga 1 yang berhasil merampungkan kompetisi yang sempat diragukan bisa selesai. Satu lagi pelajaran untuk Indonesia.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
