Jangan Lupa 11 September Pendaftaran CPNS
Jakarta – Pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahap kedua untuk 60 Kementerian dan Lembaga (K/L) serta satu Pemerintah Provinsi yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, akan dilakukan secara online pada Senin (11/9/2017) dan ditutup pada 25 September mendatang. Total formasi pegawai negeri sipil (PNS) yang disediakan total sebanyak 17.928 orang.
Pada tahap kedua penerimaaan CPNS tahun 2017 ini, penerimaan CPNS dibuka untuk 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara). Adapun pendaftaran dilakukan melalui situs BKN yakni https://sscn.bkn.go.id/ . Selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi dan hasilnya akan diumumkan pada 30 September 2017.
Calon pelamar yang lulus pada tahap seleksi administrasi, wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT). CAT ini akan diselenggarakan pada Oktober 2017, dan bagi yang lulus akan melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
“Kali ini, SKB juga akan menggunakan CAT, diikuti tahapan lain seperti wawancara sesuai dengan kebutuhan instansi terkait,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Publik (PANRB), Herman Suryatman.
“Terakhir, Panitia seleksi nasional (Panselnas) akan mengintegrasi nilai SKD dan SKB untuk mendapatkan nilai akhir,” tambah Herman. Pengumuman kelulusan akhir akan diumumkan secara online.
Herman mengingatkan kembali kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang berminat menjadi CPNS, untuk tetap mewaspadai informasi yang tidak benar dan mengkonfirmasikan informasi seperti itu ke Kementerian PANRB ataupun BKN. “Silakan pantau situs resmi dari pemerintah dengan domain.go.id,” ujarnya.
Adapun rincian K/L dan Pemerintah Provinsi yang membuka lowongan penerimaan CPNS 2017 sebagai berikut:
- Kementerian Keuangan : 2.880 orang
- Kementerian ESDM : 65 orang
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : 300 orang
- Kementerian Ketenagakerjaan : 160 orang
- Kementerian Kelautan dan Perikanan : 329 orang
- Kementerian Perindustrian : 380 orang
- Kementerian PUPR : 1.000 orang
- Kementerian Pariwisata : 40 orang
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN : 1.610 orang
- Kementerian LHK : 700 orang
- Kementerian Perhubungan : 400 orang
- Kementerian Luar Negeri : 75 orang
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi : 91 orang
- Kementerian Kesehatan : 1.000 orang
- Kementerian Pertanian : 475 orang
- Kementerian Sosial : 160 orang
- Kementerian Riset, Teknologi, dan PT : 1.500 orang
- Kementerian PPN/BAPPENAS : 38 orang
- Kementerian PANRB : 91 orang
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : 21 orang
- Kementerian Sekretariat Negara : 178 orang
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman : 40 orang
- Kementerian Agama : 1.000 orang
- Kementerian Perdagangan : 65 orang
- Kementerian Pemuda dan Olah Raga : 27 orang
- Kementerian Bidang Polhukam : 25 orang
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian : 25 orang
- Kementerian BUMN : 25 orang
- Kementerian KUKM : 25 orang
- Kementerian Pertahanan : 50 orang
- Kejaksaan Agung : 1.000 orang
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) : 175 orang
- Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) : 98 orang
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) : 60 orang
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) : 28 orang
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) : 175 orang
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) : 10 orang
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) : 90 orang
- Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) : 87 orang
- Komisi Yudisial (KY) : 33 orang
- Badan Narkotika Nasional (BNN) : 275 orang
- Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) : 60 orang
- Badan SAR Nasional : 160 orang
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) : 300 orang
- Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) : 225 orang
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) : 182 orang
- Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN) : 99 orang
- Badan Ekonomi Kreatif : 93 orang
- Badan Pengawas Obat dan Makanan : 110 orang
- Badan Intelijen Negara (BIN) : 199 orang
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) : 212 orang
- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) : 157 orang
- Setjen DPR : 85 orang
- Badan Informasi Geospasial (BIG) : 67 orang
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) : 299 orang
- Mahkamah Kontitusi (MK) : 70 orang
- Kepolisian Republik Indonesia : 200 orang
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) : 25 orang
- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) : 53 orang
- Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) : 26 orang
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara : 500 orang
Nah, kepada para peminat CPNS, sekali lagi jangan lupa, pendaftarannya Senin (11/9/2017).
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
