Jepang Resmikan Perdagangan Bitcoin
Tokyo – Badan Layanan Keuangan Jepang (FSA) secara resmi mengakui 11 perusahaan operator pertukaran kriptocurrency setelah lulus memenuhi persyaratan yang diminta, Jumat (29/9/2017). Syarat-syarat yang dimaksudkan untuk melindungi investor dari kecurangan dan penyalahgunaan lainnya, sekaligus mendukung inovasi teknologi keuangan.
BitFlyer adalah salah satu perusahaan yang terdaftar, memiliki lebih dari 800.000 pengguna.CEO perusahaan tersebut, Yuzo Kano, mengatakan bahwa aturan baru ini menempatkan posisi Jepang sebagai salah satu pusat bitcoin. “Jepang telah meledak dengan permintaan untuk perdagangan bitcoin maupun layanan mata uang virtual, Persetujuan FSA untuk bitFlyer untuk beroperasi sebagai Registered Virtual Currency Exchange, dan keterbukaan lembaga dan peraturan berpikir ke depan tidak dapat datang pada waktu yang lebih baik untuk ruang blokir” kata Kano dalam siaran persnya seperti dikutip dari cnbc.com.
Keputusan Jepang ini menunjukkan dukungannya terhadap mata uang digital. Pada bulan April, undang-undang tersebut mengakui undang-undang yang mengakui bitcoin sebagai tender legal, dengan beberapa peritel mendukung undang-undang tersebut. Minggu ini dilaporkan bahwa bank-bank Jepang sedang mempertimbangkan untuk menyiapkan mata uang digital mereka sendiri yang disebut J-Coin.
Jepang sangat berbeda dengan China, di mana regulator telah melakukan retakan di pasar. Pada awal September, regulator melarang penawaran koin awal (initial coin offering/ICOs), di mana perusahaan mengumpulkan dana dengan menjual mata uang digital baru. Beberapa bursa bitcoin kemudian mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri perdagangan pada akhir bulan.
Kebijkan China awalnya menyebabkan harga bitcoin turun tajam, dari rekor tertinggi di atas US$5.000 per bitcoin pada awal September menjadi rendah di US$2.951 pada pertengahan September. Harga sejak pulih menjadi sekitar US$4,208.63, menurut data CoinDesk. Kejatukan ini dikarenakan China sebelumnya menjadi pendorong utama pasar bitcoin. Antara 2014 dan Januari 2017, pasar China mencapai sekitar 90 persen volume perdagangan bitcoin global. Volume perdagangan sekarang lebih banyak didistribusikan di seluruh dunia daripada sebelumnya, dengan perdagangan dolar A.S. dan yen Jepang melebihi yuan China, menurut data CoinDesk.
K.Rinaldi
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
