“Kami Sudah Menetapkan Waktu Registrasi dan Tak Akan Diperpanjang”
Apa kebijakan pemerintah untuk problem seperti ini?
Untuk yang seperti ini, saya menyarankan pelanggan datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk membetulkan nomor identitasnya. Karena nomor identitas sinkron itu tidak hanya diperlukan untuk keperluan ini saja, namun, pada saat dia mau mengurus yang lain-lain pun seperti asuransi, BPJS, kan dia harus sinkron. Jadi, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa program ini adalah program yang justru sangat membantu teman-teman kita yang ada di Dukcapil agar masyarakat itu juga membenahi sistemnya secara benar, kalau mereka ada perubahan-perubahan.
Ini kolaborasi sangat baik antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bahwa Kemendagri mendapatkan up date yang baik dari masyarakat untuk KK dan NIK nya, sementara disisi lain kami juga kalau ada apa-apa seperti penipuan, kejahatan dan seterusnya, ketika aparat penegak hukum memerlukan data dari pelanggan, kami bisa langsung trust.
Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok yang kurang mendapat informasi, apakah ada kebijakan tersendiri untuk mereka?
Soal masyarakat yang jauh dari otlet, yang jauh ke gerai, ini sudah kami bicarakan dengan operator. Pertama, sebetulnya sepanjang masyarakat sejauh apapun, tapi dia punya NIK dan KK tidak akan ada problem. Jadi disinilah sebetulnya yang ingin kami dorong terhadap kesadaran masyarakat Indonesia dimanapun itu agar punya NIK dan KK. Karena NIK dan KK itu punya fungsi yang sangat baik, termasuk fungsi untuk registrasi.
Kedua, bagaimana kalau masyarakat itu data kependudukannya belum ada, kemudian gerai tidak ada di situ, karena dia ada di wilayah pinggiran, daerah tertinggal atau daerah terdepan, kami sudah bicarakan juga dengan operator untuk harus bisa memberikan kemudahan-kemudahan untuk mereka. Karena mereka itu juga perlu akses informasi.
Oleh karena itu, operator akan mengambil tindakan-tindakan, misalnya di gerai-gerai yang paling dekat dengan dia, mereka boleh mengkolektifkan. Jadi suatu saat ada orang yang datang mengkolektifkan data itu untuk di registrasi. Jadi kami permudah, jangan sampai masyarakat yang ada di pinggiran itu menjadi sulit.
Apakah tidak ada konpensasi waktu untuk mereka?
Kami sudah menetapkan waktu itu, tidak akan diperpanjang. Namun, untuk mengantisipasihal-hal yang tadi, maka peraturan menteri (permen) yang dibuat sudah mengantisipasi itu. Kalau tanggal 28 Februari itu mereka belum juga melakukan registrasi, maka operator akan memberitahukan kepada mereka, bahwa out going call dan SMS nya akan di tutup. Tapi, kami juga berfikir, kalau kami tutup langsung di 28 itu, saya berfikir akan ada pulsa yang nilainya kalau dijumlahkan dengan uang masih cukup banyak.
Jadi diberikan kesempatan untuk menghabiskan pulsanya itu selama 30 hari. Kemudian ditutup langsung out going call dan SMS jika dia tidak melakukan registrasi. Setelah ditutup itu, kami berikan 15 hari lagi untuk tetap menerima incoming. Kalau ternyata dalam 15 hari itu juga dia tidak melakukan registrasi, incomingnya ditutup.
Meski begitu, data internetnya belum kami tutup. Kami masih sangat manusiawi, karena dia masih bisa menggunakan Whatsapp selama 15 hari lagi. Setelah 15 hari itu baru kemudian kami tutup total. Jadi, kalau yang di daerah-daerah masih akan punya waktu.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
