“Kami Sudah Menetapkan Waktu Registrasi dan Tak Akan Diperpanjang”
Bagi para pengguna SIM Carad atau kartu prabayar, jika sampai 28 Februari 2018 belum juga mendafatarkan atau meregristrasi kiartunya, maka SIM Card Anda akan dihapus dari sistem milik operator telekomunikasi oleh pemerintah. Itu tenggat yang sudag diumumkan pemerintah sejak setahun lalu.
Nah, kini setahun sudah, tenggat waktu yang diberikan pemerintah untuk melakukan registrasi ulang kartu prabayar atau SIM Card menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Per tanggal 28 Februari 2018 ini, tak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk menunda-nunda regristrasi SIM Card-nya.
“Kami sudah menetapkan waktu, tak akan diperpanjang,” ucap Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ahmad M. Ramli kepada Fakta.News, Rabu pekan lalu.
Meski begitu, mantan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) ini mengatakan, pihaknya tak akan melakukan pemblokiran secara langsung. Namun, pemblokiran akan dilakukan secara bertahap dengan alasan tertentu. “Ya, bertahap. Kami tidak langsung blokir. Kami tidak ingin masyarakat dirugikan,” ujarnya.
Berdasarkan data terakhir yang diterima Fakta.News dari Dirjen PPI, Kominfo, sejauh ini pelanggan yang telah melakukan registrasi hingga 21 Februari 2018, pukul 03.42 pagi WIB, sudah mencapai 249.780.793 pelanggan. Dia pun meyakini, angka ini akan terus bertambah.
Kepada Ong dari Fakta.News, Rabu pekan lalu di ruang kerjanya lantai 6, Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Informatikan, Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, pria kelahiran Bandung 56 tahun silam ini, memaparkan secara detail terkait kebijakan registrasi ulang prabayar berbasis NIK dan KK serta progresnya saat ini. Berikut ini isi wawancaranya.
Bagaimana progress registrasi ulang kartu prabayar atau SIM Card sejauh ini?
Jadi yang pertama dari sisi jumlah pelanggan yang melakukan registrasi sampai dengan Rabu 21 Februari 2018 pagi pukul 03.42 Wib, karena kami online terus dengan sistem, itu sudah teregistrasi sebanyak 249.780.793 pelanggan. Ini sedikit lagi saja mendekati jumlah seluruh populasi Indonesia.
Sebetulnya yang kami pikirkan dan prediksi, awalnya sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 sebagai deadline registrasi itu adalah sekitar 200 juta. Tetapi sampai saat ini sudah melampaui hingga 249.780.793 pelanggan. Dan saya yakin siang ini pun sudah akan sampai 250 juta lebih pelanggan yang mendaftar.
Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat, yang telah melakukan registrasi. Karena dengan registrasi ini, otomatis semua nomor yang teregistrasi akan bisa kami trace data kependudukannya. Jadi 249 juta yang ada ini bisa diketahui, itu didaftarkan oleh NIK dan KK atas nama siapa.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
