Koalisi Masyarakat Sipil Menyoal Penggantian Panglima TNI
Jakarta – Dianggap masa bakti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendekati pension, koalisi masyarakat sipil mendesak agar Presiden RI Joko Widodo segera memproses pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Gatot sendiri menjabat sebagai panglima TNI sejak 8 Juli 2015, dan akan memasuki masa pensiun pada 2018 mendatang. Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, menilai ada tiga alasan mengapa proses itu harus segera dilakukan. Pertama, bila mengacu kepada Undang-undang (UU) TNI pergantian panglima harus melalui persetujuan DPR.
“Dengan pengajuan nama calon sebagai pengganti Gatot dari sekarang tentu akan memberi keleluasaan DPR mencermati profil para kandidat sebelum memberi keputusan,” kata Gufron di kantornya, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/11).
Andai proses pencarian figur untuk panglima baru TNI dimulai saat ini, Gufron menilai, masyarakat dapat terlibat, dan akan memberi masukan terhadap para tiap calon nantinya.
“Meski pemilihan Panglima hak prerogatif Presiden, sangat penting bagi Jokowi mencermati dan memperimbangkan masukan dari publik,” ujar Gufron.
Terakhir, adalah bakal membantu proses transisi atau manajerial dalam organisasi di Mabes TNI.
Pada kesempatan yang sama, peneliti dari Setara Institut Indra Listiantara, meminta agar pemerintah memastikan figur yang diusung menggantikan Gatot kelak seorang jenderal yang bisa membawa institusi pertahanan negara itu lebih profesional, tak berpolitik, berkompetensi, dan tunduk pada perintah otoritas sipil.
“Apalagi ditengah kondisi politik, penyelenggaraan agenda Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Di tengah dinamika politik itu tentu dibutuhkan panglima TNI baru yang tegas dan mampu menjaga profesionalisme militer,” kata Indra.
Dalam proses pergantian, ia menambahkan, sebagai Panglima tertinggi Jokowi juga tidak boleh lepas dari inti terhadap fungsi TNI dalam membangun sektor pertahanan Indonesia.
“Dalam konteks itu sangat penting bagi Presiden mencermati dan memilih sosok kandidat panglima TNI ke depan yang bisa mendukung arah reformasi sektor keamanan dan pembangunan,” ujar Indra.
Giliran Antarmatra
Terkait sosok yang akan menggantikan Gatot di posisi Panglima TNI, Fugron menilai mendatang figur tersebut berasal dari Angkatan Udara atau Laut. Itu, katanya, adalah rotasi karena panglima TNI saat ini berasal dari Angkatan Darat.
Ke depan sudah seharusnya dijalankan dengan pertimbangan pola rotasi atau dijabat bergiliran oleh tiap matra atau angkatan,” kata Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di kantornya, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/11).
Menurut dia, hal itu juga dipertegas melalui Pasal 13 ayat 4 Undang-undang (UU) TNI yang menyebutkan, bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau tengah menjabat Kepala Staf Angkatan.
“Artinya, bila melihat saat ini yang berlatar belakang Darat, maka posisi Panglima TNI berikutnya harus dirotasi kepada Udara atau Laut,” ujar Gufron, yang juga menilai untuk menghindari situasi tak kondusif antarmatra andai panglima hanya berasal dari satu pihak.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
