KOI Klarifikasi Kembali Soal Logo Asian Games yang Dikeluhkan Pelaku UMKM
Palembang – Sengkarut soal aturan tak boleh menggunakan logo Asian Games masih membingungkan pelaku UMKM. Namun Komite Olimpiade Indonesia (KOI) tetap menegaskan bahwa aturan tersebut tetap diberlakukan.
Wakil Ketua Umum KOI Muddai Madang mengatakan pelaku UMKM tetap difasilitasi negara saat Asian Games XVIII 2018. Namun aturan ketat melarang penggunaan logo di produk-produk UMKM harus dipatuhi.
“Memang aturannya sudah seperti itu, dilarang menggunakan logo Asian Games. Tapi pelaku UMKM juga jangan bersedih karena produk-produk mereka tetap akan laku meski tanpa logo. Caranya, tetap berjualan tapi tanpa logo. Bukankah bakal ada ribuan tamu yang datang ke Jakarta dan Palembang,” kata Muddai, di Palembang, Minggu (22/4).
Baca Juga: Presiden Tegaskan Pentingnya Publikasi untuk Asian Games 2018
Ia mengatakan KOI sejak awal mendesak agar OCA (Dewan Olimpiade Asia) melonggarkan aturan terkait logo ini. KOI meminta masyarakat sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menggunakan logo. Sebab hal itu sebagai upaya sosialisasi.
“Ternyata tetap tidak bisa, meski logo itu Indonesia selaku tuan rumah yang mendesain. Hal ini merujuk pada ketentuan OCA bahwa sejatinya ajang Asian Games merupakan wewenang mereka dan Indonesia melalui INASGOC sebagai panitia penyelenggaranya,” ujar dia.
Hanya Boleh dalam Bentuk Sponsorship
Hingga kini terkait permohonan penggunaan logo Asian Games untuk industri dan produk UMKM belum mendapatkan persetujuan OCA. Terkait produk-produk yang diperbolehkan, OCA hanya mengizinkan pihak yang sudah membuat kerja sama dalam bentuk sponsorship.
Wakil Direktur Promosi Look of the Game and City Beatification INASGOC, Nirmala Dewi, mengatakan saat ini pencetakan dan penjualan souvenir sepenuhnya diambil alih oleh INASGOC selaku panitia pusat.
“Jadi kami imbau UMKM untuk tidak mencetak souvenir sendiri dengan mencatut logo Asian Games. Karena semuanya itu yang atur dari pusat,” kata dia.
Baca Juga: Agar Asian Games Aman, INASGOC Kerja Sama dengan BNPT
Ia menegaskan, untuk penjualan produk resmi Asian Games bakal dilakukan di gerai resmi kawasan Jakabaring Sport City (JSC) Palembang.
Menurutnya, larangan penjualan souvenir itu tak lain dilakukan untuk melindungi para pengusaha dari dampak kerugian yang ditimbulkan. Misalnya jika nantinya produk dari usaha UMKM tidak laku terjual.
Hal ini berkaca pada event akbar olahraga lainnya seperti SEA Games. ISG dan AUG yakni banyak pelaku usaha yang merugi lantaran dagangan mereka tak laku.
“Kami tidak ingin ini terulang lagi,” kata dia.
Dengan adanya penjualan barang secara langsung dari INASGOC nantinya dapat menciptakan produk-produk berkualitas tinggi asal Sumsel seperti, produk kain jumputan, songket ataupun produk lainnya yang menonjolkan kekhasan daerah Sumsel atau Palembang.
Produk daerah tersebut, nantinya bakal berpeluang untuk dibeli oleh atlet dan official sebagai oleh-oleh.
“Jika produk yang dijual itu bagus, tentunya akan meningkatkan nilai jual produk Indonesia juga,” kata dia.
Meski demikian, sejumlah pelaku UMKM mengaku kecewa atas aturan yang diberlakukan untuk produk UMKM ini. Menurut mereka justru pemakaian logo Asian Games bisa meningkatkan peluang dagangannya laku.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
