Kredit Usaha Rakyat Diwajibkan ke Sektor Produktif
Jakarta – Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara persentase dari total pagu anggaran tahun 2017 lebih rendah dibandingkan tahun 2016.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyatakan hingga 31 Desember 2017 total KUR yang disalurkan sebesar Rp95,56 triliun atau hanya 89,6 persen dari pagu KUR sebesar Rp106 triliun. Sementara pada realisasi tahun 2016, KUR yang disalurkan sebesar Rp94,4 triliun dari target sebesar Rp100 triliun.
Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, mengatakan walaupun penyerapannya secara persentase lebih rendah, namun bahwa total dana yang disalurkan lebih besar tahun 2017. Selain jumlah anggaran dan dana riil yang disalurkan lebih besar, KUR 2017 juga secara debitor lebih banyak dibandingkan jumlah debitor 2016. Pada 2017 kemarin jumlah debitornya sebanyak 4.408.925 orang. Sedangkan tahun 2016 jumlah debitornya sebanyak 4.362.599 debitor.
“Kalau tahun 2016 persentase ke sektor produktif itu kecil dan ke sektor perdagangan itu lebih menonjol, tapi pada 2017 realisasi di sektor produktif sudah 45 persen dari targetnya hanya 40 persen (dari total pagu KUR). Itu yang bikin turun, tapi 89,6 persen itu besar loh,” kata Puspayoga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (05/01).
Sementara pada tahun 2018 ini, pemerintah menargetkan realisasi KUR ke sektor produktif dan sektor perdagangan seimbang yaitu sama – sama 50 persen dari total pagu KUR Rp120 triliun dengan bunga 7 persen. Dengan memaksa perbankan dan lembaga penyalur KUR untuk meningkatkan menyalurkan ke sektor produksi, hal itu akan mendorong peningkatan value added dan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama yang dikontribusikan dari sektor produktif seperti pertanian, dan perikanan.
“Mengapa begitu karena bank selama ini lebih senang kalau dia berikan ke sektor perdagangan lebih aman dalam menyalurkan kreditnya, NPL bisa nol dan risiko kecil, tapi kalau ke produksi harus hati – hati, bisa rugi kalau NPLnya tinggi, ini dari sektor kenyamanan perbankan biasanya, makanya pemerintah itu paksakan tahun ini 50 persen ke perdagangan dan produksi 50 persen,” ungkapnya.
Deputi Bidang Pembiayaan, Yuana Setyowati, menambahkan bahwa dengan mewajibkan penyalur KUR membidik sektor produktif, hal itu memang akan membuat risiko NPL berpotensi naik. Sebab sektor produktif untuk bisa menghasilkan produk yang layak jual atau menghasilkan income butuh waktu lama. Sementara dari sektor perdagangan pendapatan dari debitor bisa langsung diperoleh setiap harinya.
“Jadi ini memang beda tantangannya, sebab sektor produktif itu ada faktor alam yang juga mempengaruhi, dan kalau dulu mereka hanya tinggal nongkrong nungguin saja, sekarang mereka harus blusukan mencari debitor,” ucapnya.
Terkait dengan jumlah lembaga penyalur KUR, Yuana mengatakan di tahun 2018 diharapkan akan ada tambahan. Tahun 2017 kemarin tercatat sebanyak 36 lembaga penyalur KUR yang terdiri dari 14 Bank Umum Nasional, 19 Bank Pembangunan Daerah, 2 Lembaga Non Bank dan 1 koperasi. Data terbaru ada 1 koperasi lagi yang dinyatakan bakal menjadi penyalur KUR yaitu KSP Koperasi Kredit Obor Mas di Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya adalah KSP Kospin Jasa Jawa Tengah.
“Ada 18 koperasi yang saat ini sedang berjuang untuk bisa lolos (menjadi lembaga penyalur KUR), posisinya sekarang masih dalam treasure karena memang otoritas pasti nggak di kita. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus menilai dulu,” kata Yuana.
J.Jams
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
