Menlu RI Serahkan Usulan Formula 4+1 kepada State Counsellor Myanmar
Jakarta – Kunjungan Menlu Retno ke Myanmar bertemu dengan tokoh-tokoh utama Myanmar yang terkait masalah Rakhine seperti State Counsellor, Daw Aung San Suu Kyi, Commander in Chief of Defense Services, Senior General U Min Aung Hlaing, Menteri pada kantor Presiden, U Kyaw Tint Swe, dan Nasional Security Advisor, U Thaung Tun.
Pertemuan marathon Menlu Retno tersebut peran nyata pemerintah Indonesia yang lebih memilih pendekatan konstruktif, dan menghindari model ‘megaphone diplomacy’ yang dianggap lebih berisiko. Atas kiprah pemerintah Indonesia ini,media-media asing merespon positif dan menjadi sorotan dunia. Tidak hanya media di Asia saja, melainkan juga media Internasional di belahan dunia lainnya ikut menyoroti.
Dalam pertemuan ini Menlu Retno membawa amanah dari Presiden Joko Widodo untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan dan juga memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar, serta memberikan akses bantuan kemanusiaan.
“Kami meminta seluruh pihak di Myanmar menahan diri dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan situasi di Rakhine,” tutur Retno.
Dalam pertemuan itu, Retno mengatakan, Indonesia juga mengusulkan empat formula lain dengan istilah “4+1” untuk merespons konflik berkepanjangan di Rakhine.
Pertama mendorong pemerintah Myanmar untuk segera mengembalikan stabilitas dan keamanan. Yang kedua meminta Myanmar untuk menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan. Selanjutnya yang ketiga pemerintah Myanmar harus memberikan perlindungan kepada semua orang yang ada di Rakhine State tanpa memandang suku serta agama.
Sedangkan yang keempat Menlu Retno mengatakan akses untuk bantuan kemanusiaan agar segera dibuka ke Rakhine bagi sejumlah negara dan organisasi internasional, termasuk Indonesia dan ASEAN oleh pemerintah Myanmar. Akses ini sangat penting guna menyalurkan bantuan bagi warga terdampak konflik di Rakhine.
Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.
Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, Pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi.
Menlu RI dalam pertemuan juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Dalam kaitan ini Menlu RI menyampaikan bahwa baru saja meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada tanggal 31 Agustus 2017. Aliansi terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu (i) pendidikan; (ii) kesehatan; (iii) livelihood (ekonomi); dan (iv) relief. Komitmen bantuan yang diberikan oleh Aliansi adalah sebesar USD 2 juta. “Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program,” tutur Menlu RI.
Selain melakukan pertemuan dengan State Counsellor, Menlu RI juga melakukan pertemuan dengan 3 Menteri yaitu menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor dan Menteri muda urusan luar negeri. Pertemuan dengan 3 menteri membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar. “Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan teraebut. Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC,” tutup Menlu RI.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
