Parlemen Catalonia Deklarasikan Kemerdekaan dan Memisahkan Diri dari Spanyol
Barcelona – Gesekan yang terjadi antara Parlemen Catalonia dan Pemerintah Madrid menimbulkan krisis terburuk Spanyol dalam empat dekade terakhir. Permasalahan ini muncul ketika Parlemen Catalonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol, hal tersebut merupakan bentuk dari pembangkangan terhadap Pemerintah Madrid yang tengah bersiap menerapkan peraturan langsung atas wilayah Catalonia yang merupakan salah satu wilayah Spanyol yang paling makmur dan sudah memiliki tingkat otonomi yang tinggi.
Dilansir dari Reuters, Jumat (27/10/2017) deklarasi kemerdekaan Catalonia itu dilakukan waktu setempat. Keputusan memisahkan diri dari Spanyol itu disahkan di Parlemen Catalonia di Barcelona, dimana Parlemen mengatakan bahwa Catalonia merupakan negara demokratis yang independen dan berdaulat. Parlemen Catalonia juga menyatakan siap membuka pembicaraan dengan Madrid untuk berkolaborasi dalam mendirikan republik Catalonia.
Sebelumnya dalam sebuah debat yang mengarah pada pemungutan suara, anggota Dewan Marta Rovira dari Parta pro kemerdekaan Junts pel Si, mengatakan proses kemerdekaan ini tidaklah mudah dan bebas dari tekanan dan hal ini tidak akan berubah dalam satu hari. Namun ia berkata tidak ada alternatif lain untuk proses menuju Republik Catalonia.
Setelah mengalami debat yang panjang, anggota parlemen dari tiga partai nasional utama, Partai Rakyat, Sosialis, dan Ciudadanos keluar dari forum. Hal ini menyebabkan anggota Partai Pro-kemerdekaan dan Podemos kemudian melakukan pemungutan suara rahasia yang menghasilkan suara 70-10 untuk menyatakan kemerdekaan Catalonia. Pemungatan suara ini dilakukan bertujuan untuk menghalangi usaha pemerintah pusat untuk menjatuhkan tuntutan pidana kepada mereka.
Dengan adanya deklarasi kemerdekaan Catalonia, membuat Majelis Tinggi Parlemen Spanyol di Madrid menyatakan persetujuannya agar pemerintah pusat mengambil alih daerah otononom Catalunya.
Sementara itu Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy di depan para senat mengatakan bahwa deklarasi tersebut berlaku simbolis karena tidak akan diterima oleh Spanyol atau masyarakat internasional. Untuk itu Rajoy meminta semua pihak berkepala dingin dan dia mengatakan aturan hukum atas Catalonia akan diperbaiki.
Lebih lanjut Rajoy mengatakan, langkah-langkah luar biasa seharusnya hanya diadopsi jika tidak ada upaya lain yang mungkin dilakukan namun tidak ada alternatif lagi. Menurut Rajoy satu-satunya hal yang bisa dilakukan dan yang harus dilakukan adalah menerima dan mematuhi hukum. “Kami menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah terakhir kami,” sambung Rajoy.
Untuk menghadapi krisis yang terjadi, Rajoy akan mengambil sikap awal untuk mengatur Catalonia secara langsung setelah pemilihan senat. “Ini bisa termasuk pemecatan Pemerintah Barcelona dan pengambil-alihan langsung pasukan Polisi Catalonia,” tegas Rajoy.
Sedangkan beberapa pendukung kemerdekaan telah berjanji untuk melakukan kampanye pembangkangan sipil, yang dapat menyebabkan konfrontasi langsung dengan aparat keamanan. Di Barcelona, kerumunan pendukung kemerdekaan memadati jalan-jalan di pusat kota. Mereka meneriakkan ‘Liberty’ dalam bahasa Catalonia dan menyanyikan lagu-lagu tradisional Catalonia.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
