Pemerintah Perkuat Akses Internet di Wilayah SKPT
Jakarta – Dalam rangka memperkuat akses jaringan informasi (internet) di wilayah pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Kerjasama ini diperkuat dengan penandatanganan MoU tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi di Sektor Kelautan dan Perikanan.
Penandatanganan tersebut diteken oleh Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto dan Sekretaris Jenderal Farida Dwi Cahyarini di Kantor KKP Jakarta pusat.
Adapun fokus perjanjian kerja sama ini yaitu, penyediaan layanan akses internet untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), pengembangan dan pemanfaatan aplikasi informatika serta pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi, serta penyediaan dan pemanfaatan sumber daya frekuensi radio di sektor kelautan dan perikanan di pengembangan konten dan diseminasi informasi di sektor kelautan dan perikanan.
Sekjen KKP Rifky Effendi Hardijanto menjelaskan, akses internet merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk mendorong kinerja petugas KKP saat bekerja di SKPT yang mayoritas terletak di pulau terluar Indonesia.
“Banyak wilayah nelayan, saya pernah ke Natuna, ada wilayah sulit. Kalau tidak dipasang satu sistem yang memadai, tidak bisa melakukan komunikasi. Sehingga adanya akses internet bisa kita prioritaskan,” ungkap Rifky dalam siaran pers yang diteriam Fakta.news di Jakarta, Jumat (19/1).
Sementara itu, Sekjen Kemkominfo Farida Dwi Cahyarini menyatakan, penandatanganan kerja sama ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah untuk mendukung penyediaan jaringan atau akses internet khususnya di kawasan SKPT milik KKP.
“Kami akan membantu dalam hal akses. Bantu dalam hal aplikasi untuk KKP,” ujar Farida.
Menurutnya, implementasi dari perjanjian kerja sama ini berupa penambahan Base Transceiver Station (BTS) dan penguatan jaringan akses data internet di SKPT. Kegiatan tersebut sebelumnya telah diujicoba pada 2017 lalu di SKPT Selat Lampa Natuna untuk mendukung kegiatan transaksi online dalam kegiatan perbankan dan akses konektivitas.
“Penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berupa infrastruktur jaringan telekomunikasi 4G di 12 lokasi SKPT pada 2018 melalui program nasional Jaringan Telekomunikasi yaitu PALAPA RING (kabel serat optic bawah laut) yang akan melewati wilayah-wilayah SKPT,” tuturnya.
Selain itu, Farida menambahkan, pihaknya akan menyediakan aplikasi Nelayan Pintar (Nelpin) antara KKP, Kemkominfo dan XL Axiata di wilayah pesisir pantai dan sentra nelayan untuk mendukung aktivitas nelayan saat melaut maupun memantau informasi mengenai pasar ikan. Pemerintah juga menyediakan penggunaan frekuensi radio nelayan dan aplikasi SMS gateway untuk mengetahui informasi arah, kecepatan angin, dan tinggi gelombang.
“Sementara untuk sektor pengawasan, akan dikembangkan Vessel Monitoring System (VMS) sebagai barang bukti elekttonik dan pelayanan otorisasi,” pungkasnya.
Guna mendorong kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dari kerja sama ini juga akan dilakukan literasi dan edukasi akses pemanfaatan infromasi digital melalui pemanfaatan konten bidang kelautan dan perikanan serta program beasiswa Chief Information Officer (CIO) dan TIK S1 dan S3 dalam dan luar negeri.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
